Persetujuan DPRD Provinsi Lampung terhadap rencana pinjaman daerah senilai Rp1 triliun untuk pembangunan infrastruktur berlangsung cepat dan nyaris tanpa riuh. Tidak ada perdebatan terbuka yang menonjol, minim silang pendapat tajam, dan hampir tak terlihat pelibatan publik. Palu diketok, keputusan sah. Dalam politik anggaran, keheningan semacam ini justru sering kali lebih mencolok dibanding penolakan terbuka.
Pinjaman daerah bukan keputusan biasa. Ia mengikat fiskal jangka panjang, menentukan arah belanja APBD di tahun-tahun mendatang, serta membatasi ruang pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan mendesak. Karena itu, dalam praktik demokrasi yang sehat, kebijakan berutang lazimnya melalui proses politik yang keras dan terbuka. Namun dalam kasus Lampung kali ini, proses tersebut tampak terlalu mulus untuk ukuran kebijakan dengan risiko tinggi.
Kemulusan ini membawa ingatan publik pada sejarah yang belum sepenuhnya sirna. Pada 2018, persetujuan DPRD atas pinjaman daerah di Lampung Tengah juga berjalan formal dan sah di atas kertas. Tak lama kemudian, operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Mustafa membuka fakta bahwa persetujuan anggaran dan pinjaman telah berubah menjadi komoditas transaksi politik. Beberapa tahun setelahnya, kasus Ardito Wijaya kembali menegaskan bahwa proyek dan anggaran pasca-pilkada adalah fase paling rawan dalam tata kelola daerah.
Dalam konteks historis itu, wajar jika pengesahan pinjaman Rp1 triliun hari ini memantik kewaspadaan. Bukan karena ada tuduhan pelanggaran, melainkan karena pengalaman menunjukkan bahwa persoalan jarang muncul saat keputusan diambil. Ia biasanya tumbuh perlahan, dari proses yang tampak rapi dan administratif, ketika diskusi publik menghilang dan fungsi pengawasan melemah.
Minimnya perdebatan terbuka juga memunculkan tanda tanya tentang peran DPRD sebagai lembaga kontrol. Hampir tak terdengar suara fraksi yang secara serius mempertanyakan skema pengembalian pinjaman, risiko fiskal jangka panjang, atau daftar rinci proyek yang akan dibiayai. Dokumen krusial seperti studi kelayakan dan analisis dampak terhadap APBD tidak menjadi bahan diskusi publik yang luas. Narasi yang mengemuka lebih banyak bersifat normatif, menekankan percepatan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur, tanpa penjelasan yang bisa diuji bersama.
Sejarah Lampung menunjukkan bahwa persoalan pinjaman daerah tidak berhenti pada pengesahan. Justru setelah palu diketok, fase paling menentukan dimulai. Penentuan proyek, penyusunan desain teknis, hingga pengadaan barang dan jasa menjadi ruang panjang yang sering luput dari sorotan publik. Infrastruktur, dengan nilai proyek besar dan spesifikasi teknis rumit, secara historis merupakan sektor paling rentan terhadap praktik rente ketika pengawasan longgar.
Lampung telah beberapa kali merasakan konsekuensinya. Proyek berjalan, anggaran terserap, tetapi kualitas dipertanyakan, sementara APBD tetap menanggung beban cicilan dan bunga. Dalam banyak kasus, publik baru bereaksi ketika aparat penegak hukum turun tangan saat semuanya sudah terlambat untuk dicegah dan hanya menyisakan penyesalan kolektif.
Karena itu, mempertanyakan kemulusan persetujuan DPRD hari ini bukanlah sikap sinis, melainkan refleksi historis. Jika pemerintah daerah dan DPRD yakin pinjaman Rp1 triliun ini murni demi kepentingan publik, maka transparansi seharusnya menjadi langkah awal, bukan beban. Membuka dokumen pinjaman, menjelaskan risiko fiskal secara terbuka, serta memaparkan proyek yang akan dibiayai, menjelaskan skema pembayaran, dan menghitung perkiraan pertambahan pendapatan daerah yang rasional, justru akan memperkuat legitimasi kebijakan.
Dalam perjalanan panjang politik anggaran Lampung, keputusan besar yang diperdebatkan keras sering kali lebih sehat dibanding keputusan besar yang lahir dalam diam. Kini, ketika pinjaman Rp1 triliun disahkan tanpa riuh, sejarah kembali menguji, apakah Lampung benar-benar telah belajar dari jejak OTT KPK, atau justru sedang melangkah di jalur yang sama dengan wajah yang lebih rapi dan senyap.(i-nomics)
