BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan kesiapan penuh mengintegrasikan program Sekolah Rakyat dengan kebijakan pendidikan daerah. Kesiapan tersebut ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menyusul peresmian 166 Sekolah Rakyat (SR) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin (12/1/2026).
Menurut Thomas, Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang sejalan dengan arah pembangunan pendidikan Lampung, khususnya dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Pemprov Lampung siap mengintegrasikan Sekolah Rakyat dengan program pendidikan daerah. Integrasi ini mencakup pendataan peserta didik, kesinambungan jenjang pendidikan, hingga penguatan peran sekolah-sekolah yang sudah ada,” ujar Thomas.
Ia menjelaskan, sasaran Sekolah Rakyat yang menyentuh kelompok Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) relevan dengan kondisi Lampung yang masih menghadapi tantangan ketimpangan akses pendidikan di sejumlah kabupaten.
Integrasi tersebut, kata Thomas, akan diselaraskan dengan berbagai program daerah, seperti penurunan angka putus sekolah, bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan mutu pembelajaran di tingkat dasar dan menengah.
“Dari sisi kebijakan daerah, Lampung sudah memiliki program afirmasi pendidikan. Sekolah Rakyat akan memperkuat itu, bukan menggantikan. Prinsipnya saling melengkapi,” katanya.
Thomas juga menegaskan kesiapan Lampung dalam mendukung program tersebut dari sisi pembiayaan dan dukungan teknis, sesuai kewenangan pemerintah daerah.
“Untuk dukungan daerah, kami siap menyesuaikan kebijakan dan anggaran pendidikan agar selaras dengan program pusat, terutama dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Selain itu, konsep pendidikan gratis dan terintegrasi, termasuk model asrama (boarding school) yang diterapkan pada sebagian Sekolah Rakyat, dinilai mampu menjangkau anak-anak yang selama ini sulit mengakses sekolah formal karena keterbatasan ekonomi maupun geografis.
Secara nasional, hingga awal 2026, 166 Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi dan menampung lebih dari 15.000 siswa, dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan. Pemerintah pusat juga telah memulai pembangunan 104 Sekolah Rakyat Permanen, dengan target 500 Sekolah Rakyat hingga 2029.
Ke depan, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan pemerintah pusat, termasuk penyiapan lahan, penguatan sumber daya pendidik, serta integrasi lulusan Sekolah Rakyat ke jenjang pendidikan lanjutan dan pelatihan keterampilan di daerah.
“Sekolah Rakyat tidak boleh berdiri sendiri. Integrasinya dengan sistem pendidikan daerah penting agar manfaatnya berkelanjutan dan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Lampung,” kata Thomas.
Dengan integrasi tersebut, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Lampung, sekaligus jalur afirmatif untuk memutus kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.(i-nomics)
