BANJARBARU — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 166 Sekolah Rakyat (SR) yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia, Senin (12/1/2026). Program pendidikan nasional ini ditegaskan sebagai instrumen strategis negara untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Peresmian nasional dipusatkan di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, bersama kepala daerah dari berbagai wilayah penerima program.
“Dengan mengucap bismillah, pada siang hari ini, hari Senin 12 Januari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.
Presiden menegaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memastikan kesetaraan kesempatan pendidikan, tanpa dibatasi latar belakang sosial ekonomi. Pemerintah, kata Prabowo, tidak ingin kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Hari ini kita berhasil meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029, insyaallah akan tercapai,” kata Prabowo.
Ia mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terlibat dalam realisasi program tersebut. Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan langkah terobosan yang berani dalam kebijakan pendidikan nasional.
“Saya ucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan lembaga, semua elemen, yang telah bekerja mewujudkan langkah terobosan ini,” ujarnya.
Presiden juga mengaku terharu melihat dampak nyata Sekolah Rakyat bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang selama ini terhalang akses pendidikan layak.
“Terus terang, saya cukup bahagia dan terharu melihat dampak dari upaya kita ini,” ucap Prabowo.
Pendidikan Gratis untuk Desil Termiskin
Sekolah Rakyat merupakan program unggulan pemerintahan Prabowo–Gibran Rakabuming Raka yang menyasar anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini dirancang sebagai sekolah gratis, terintegrasi, dan sebagian besar berbasis asrama, untuk menjamin keberlanjutan pendidikan dan pembinaan karakter.
Pada tahap rintisan, 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi sejak 2025 dengan sebaran:
-
Sumatra: 35 lokasi
-
Jawa: 70 lokasi
-
Bali dan Nusa Tenggara: 7 lokasi
-
Kalimantan: 13 lokasi
-
Sulawesi: 28 lokasi
-
Maluku: 7 lokasi
-
Papua: 6 lokasi
Total lebih dari 15.000 siswa kini mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.
Selain sekolah rintisan, pemerintah juga mulai membangun 104 Sekolah Rakyat Permanen pada tahun ini, tersebar di Sumatra (26), Jawa (40), Bali–Nusa Tenggara (3), Kalimantan (12), Sulawesi (16), Maluku (4), dan Papua (3).
Peresmian ini turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko PMK Pratikno, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendikti Brian, Menteri PUPR Doddy Hanggodo, Menkomdigi Meutya Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI dan Kapolri.
Dengan peluncuran Sekolah Rakyat, pemerintah menegaskan bahwa pendidikan adalah alat paling fundamental untuk memutus kemiskinan, bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.(i-nomics)
