@i-nomics
PASAR karbon kini hadir seperti kilau di kejauhan. Ia memantul dari angka-angka triliunan, dari pidato kebijakan, dari janji ekonomi hijau yang terdengar menjanjikan. Banyak daerah menoleh, sebagian mulai melangkah, berharap kilau itu kelak menjadi air yang bisa ditampung dan dimanfaatkan. Namun hingga hari ini, bagi pemerintah daerah, karbon masih lebih sering terlihat daripada benar-benar mengalir.
Di tingkat nasional, pasar karbon sudah bergerak. Transaksi tercatat, komitmen internasional ditegaskan, dan kerangka regulasi terus dibangun. Tetapi jika pertanyaannya ditarik ke hal paling konkret, apakah karbon sudah menjadi pendapatan daerah, jawabannya belum. Kilaunya ada, tetapi airnya belum mengalir ke kas daerah.
Provinsi Riau menjadi contoh daerah yang berani menatap kilau itu dengan serius. Provinsi ini memasang target pendapatan sekitar empat triliun rupiah dari perdagangan kredit karbon pada periode 2025 hingga 2029. Target tersebut diposisikan sebagai bagian dari strategi pembangunan sekaligus perlindungan hutan. Riau membidik pembeli internasional yang bersedia membayar pengurangan emisi dari gambut dan hutan yang tersebar di wilayahnya. Meski masih berupa proyeksi, langkah ini menunjukkan kesungguhan menjadikan karbon sebagai instrumen ekonomi, bukan sekadar isu lingkungan.
Sementara itu, Kabupaten Trenggalek bergerak lebih sunyi, tetapi tak kalah signifikan. Daerah ini mengeksplorasi karbon sebagai skema fiskal baru berbasis neraca emisi lokal. Padahal Trenggalek bukan wilayah dengan hutan raksasa. Kabupaten ini relatif mapan dari dana bagi hasil minyak, namun tetap memburu peluang dari perdagangan karbon yang diharapkan datang dari industri-industri perminyakan besar di daerahnya. Langkah ini menegaskan bahwa ekonomi karbon tidak selalu soal luas kawasan, melainkan soal keberanian mengukur, menghitung, dan menata ulang hubungan antara alam dan kebijakan fiskal.
Dan Lampung mulai tergoda oleh bayangan itu. Bukan oleh uang yang sudah nyata, melainkan oleh pantulan kemungkinan. Hutan, mangrove, dan kawasan konservasi yang selama ini dipandang semata sebagai ruang lindung mulai dilihat sebagai potensi nilai.
Lampung belum menggenggam hasil apa pun. Namun wacana perdagangan karbon yang menggiurkan telah memancing perhatian daerah ini. Secara teoritis, jika Lampung mampu merealisasikan nilai ekonomi karbon secara optimal, potensi penerimaannya bahkan bisa melampaui target Riau. Defisit anggaran dapat ditekan, ketergantungan pada utang berkurang, dan kemandirian fiskal bukan lagi sekadar jargon.
Itu bukan mimpi kosong. Lampung, seperti daerah lainnya, bisa membuatnya nyata bila menyusun strategi dasar dengan teliti, membangun data yang presisi dan terverifikasi, serta memastikan mekanisme yang memungkinkan hasil perdagangan karbon masuk ke kas daerah tanpa cacat hukum. Tanpa fondasi itu, karbon akan terus berkilau tanpa pernah mengalir.
Riau telah menunjukkan arah. Trenggalek membuka kemungkinan. Kini Lampung ditantang untuk berhenti sekadar menoleh. Kilau itu sudah terlihat. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Lampung berani mengejar dan mengubahnya menjadi air yang benar-benar menghidupi.***
