@i-nomics
Lampung sedang memompa sumber keuangan untuk membiayai pembangunan. Utang dipilih sebagai jalan cepat. Namun di saat yang sama, bank daerah yang seharusnya menjadi alat utama pembiayaan justru belum disiapkan untuk ikut berlari.
Hari ini Lampung berutang dengan percaya diri, merasa siap menuntaskan lomba maraton 10 kilometer. Masalahnya, Bank Lampung yang semestinya menjadi tumpuan masih terlalu kecil untuk menopang kebutuhan dana besar APBD. Sebelum masuk Kelompok Usaha Bank (KUB), modal inti Bank Lampung hanya sekitar Rp1,4 triliun. Angka ini jauh tertinggal dibanding bank regional besar seperti Bank Jatim dengan modal inti sekitar Rp11,6 triliun atau Bank BJB yang mencapai Rp16,5 triliun. Dengan kapasitas seperti itu, wajar jika saat kebutuhan pembiayaan membesar, pemerintah daerah memilih melirik bank besar di luar Lampung.
Masuknya Bank Lampung ke KUB bersama Bank Jatim memang membawa perbaikan penting. Skema ini membuat Bank Lampung memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020. Bank Jatim juga menyuntikkan modal Rp100 miliar, yang terdiri dari setoran modal Rp25,4 miliar dan sisanya berupa agio saham. Bank Jatim menjadi pemegang saham pengendali dengan porsi sekitar 5,42 persen.
Setelah “disusui” lewat KUB, Bank Lampung menjadi lebih aman dan lebih rapi. Tata kelola membaik, sistem operasional diperkuat, dan risiko jatuh kelas akibat kekurangan modal berhasil dihindari. Namun sampai di sini saja. KUB membuat Bank Lampung tidak tumbang, tetapi belum membuatnya kuat.
Secara nyata, Bank Lampung masih belum sanggup memimpin pembiayaan pembangunan daerah. Modal efektifnya tetap terbatas. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) masih sempit. Setiap kredit besar kepada pemerintah daerah berisiko melanggar prinsip kehati-hatian. Artinya, Bank Lampung belum bisa menjadi penyangga fiskal, hanya penonton yang rapi di pinggir lapangan.
Ironinya, semangat berutang tidak diiringi keberpihakan yang sungguh-sungguh pada bank daerah sendiri. Penyertaan modal dilakukan setengah hati. Konsolidasi kas dan aset pemerintah daerah tidak total. Gagasan menjadikan Bank Lampung sebagai bank tumpuan pembangunan hanya berhenti sebagai jargon. Ketika Bank Lampung dinilai tidak mampu, jalan pintasnya selalu sama, meminjam ke bank besar di luar daerah.
Di sinilah muncul apa yang bisa disebut sebagai “pajak sunyi”. Setiap kali Lampung berutang ke bank luar, APBD membayar bunga, tetapi keuntungan bunga itu mengalir ke provinsi lain. Uang publik Lampung bekerja memperkuat ekonomi daerah lain, tanpa efek berantai bagi ekonomi lokal. Lebih dari itu, laba bank yang seharusnya bisa kembali sebagai dividen—dan menjadi Pendapatan Asli Daerah—hilang begitu saja. Lampung membayar, tetapi tidak menuai.
Pajak sunyi ini juga bekerja secara struktural. Karena transaksi besar terus dialihkan ke bank luar, Bank Lampung tidak pernah membesar. Modal tidak menebal, likuiditas tidak terkumpul, BMPK tetap sempit, dan reputasinya tidak terbangun. Bank daerah lalu kembali dicap “tidak mampu”, dan alasan untuk kembali meminjam ke luar daerah pun terasa sah. Lingkaran setan ini terus berulang.
Hari ini, Bank Lampung lebih sering berperan sebagai kasir APBD, penyalur gaji ASN, dan bank UMKM mikro. Peran-peran itu penting, tetapi belum cukup untuk menjadikannya instrumen kedaulatan ekonomi daerah. Ia lebih sering dipajang sebagai simbol, bukan dipersenjatai sebagai alat.
Lampung berani berutang, tetapi belum sepenuhnya berani membangun banknya sendiri. KUB menyelamatkan Bank Lampung dari masalah regulasi, tetapi pilihan politik dan fiskal daerah belum mengarah pada upaya menjadikannya berdaulat. Selama bank daerah hanya diperlakukan sebagai pelengkap administrasi, utang ke bank luar akan terus menjadi pajak sunyi, biaya diam-diam atas kelemahan struktural Lampung sendiri. Dan selama itu pula, Bank Lampung akan tetap di bangku cadangan, bertepuk tangan untuk pembangunan yang dibiayai oleh orang lain.***
