Lampung jarang disebut ketika listrik di Jawa menyala tanpa jeda. Ia tak hadir di pidato peresmian, tak pula di baliho keberhasilan. Tapi justru di sanalah perannya bekerja. Sunyi, padahal menentukan, dan tak tergantikan. Dalam sistem energi Indonesia, Lampung adalah engsel, kecil di mata, krusial dalam kerja.
Sebagian besar batu bara yang menggerakkan PLTU di Jawa berasal dari Sumatra Selatan. Dari hulu tambang di Tanjung Enim, energi itu tidak melompat begitu saja ke pusat konsumsi. Ia bergerak mengikuti logika jarak terpendek dan biaya terendah dan juga keekonomian. Keberadaan Selat Sunda menjadikan provinsi ini gerbang logistik paling efisien menuju Jawa, pulau dengan beban listrik terbesar di negeri ini.
Dalam geopolitik logistik, siapa yang menguasai jalur pendek, menguasai stabilitas pasokan. Lampung adalah penjaga jalur itu.
Namun peran Lampung tidak berdiri di laut semata. Jauh sebelum batu bara menyeberang Selat Sunda, emas hitam itu ditarik dari pedalaman Sumatra melalui moda yang jarang disorot publik, tetapi vital bagi negara, yakni KA Baranjang, kereta api batu bara rangkaian panjang yang menjadi urat nadi darat energi nasional.
Data memperlihatkan betapa masifnya peran ini. PT KAI Divre IV Tanjungkarang mencatat angkutan batu bara mencapai 25,4 juta ton sepanjang 2023. Angka ini bukan sekadar statistik, juga menjadi bukti bahwa rel di Lampung bekerja sebagai saluran utama pasokan energi nasional . Bahkan pada semester I 2025, sekitar 99 persen angkutan barang di wilayah ini adalah batu bara, dengan volume sekitar 13,87 juta ton hanya dalam enam bulan. Luar biasa!
KA Baranjang adalah sebuah sistem disiplin dengan volume besar, jadwal ketat, dan ritme yang harus bertemu tepat waktu dengan pelabuhan. Tanpa rel ini, batu bara akan berpindah ke jalan raya dengan dampak biaya tinggi, merusak, dan lebih berisiko. Rel menekan biaya nasional, tetapi bebannya ditanggung wilayah.
Ujung dari rel itu adalah Lampung. Di sinilah peran provinsi ini (seharusnya) naik kelas dari sekadar lintasan menjadi ruang sinkronisasi. Batu bara dari kereta tidak bisa berhenti terlalu lama, dan kapal tidak bisa menunggu terlalu lama. Ritme keduanya bertemu di pelabuhan.
Pelabuhan Tarahan adalah contoh paling nyata. Pelabuhan ini dirancang sebagai simpul energi dengan investasi pengembangan sekitar Rp2 triliun, memiliki dermaga yang mampu melayani kapal hingga 210.000 DWT serta stockpile hingga 1 juta ton batu bara. Fasilitas Rail Car Dumper (RCD) memungkinkan pembongkaran cepat dari gerbong ke area penumpukan, menjaga aliran tetap stabil .
Artinya, Lampung tidak hanya dilalui energi. Lampung ikut menjaga tempo energi. Terlalu cepat, bisa berakibat stok menumpuk dan biaya naik. Terlalu lambat, PLTU di Jawa menghadapi risiko pasokan. Ketika cuaca buruk, antrean kapal, atau gangguan rel terjadi di Lampung, getarnya terasa hingga ke stabilitas listrik nasional. Bisa padam listrik di Pulau Jawa.
Data ekspor mempertegas posisi ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa volume ekspor melalui Pelabuhan Tarahan pada 2023 mencapai lebih dari 12,3 juta ton, menjadikannya salah satu pelabuhan ekspor paling dominan di Lampung . Angka ini menunjukkan bahwa Lampung bukan sekadar transit pasif, melainkan simpul aktif dalam arus energi dan komoditas nasional.
Namun di sinilah ironi itu menebal.
Lampung memikul beban yang nyat. Rel panjang dengan lalu lintas berat, pelabuhan dengan aktivitas intensif, jalan yang ikut aus, serta tekanan lingkungan yang menyertai logistik batu bara. Semua ini dijalankan demi kepentingan nasional, menjaga listrik tetap menyala, menekan biaya energi, dan melindungi stabilitas ekonomi.
Nilai tambah fiskalnya tipis
Lampung bekerja seperti conveyor belt energi. Batu bara bergerak, nilai ekonomi mengalir, tetapi manfaat utamanya dinikmati di tempat lain. Listrik menyala di Jawa, industri tumbuh, konsumsi meningkat, sementara daerah penghubung menanggung biaya sosial dan ekologis yang jarang dihitung.
Persoalannya bukan pada fungsi, melainkan pada pengakuan kebijakan. Peran Lampung diperlakukan sebagai fungsi teknis yang tersedia begitu saja. Padahal, dalam ekonomi modern, wilayah penghubung seperti Lampung adalah produsen stabilitas. Stabilitas itu seharusnya bernilai.
Jika negara serius berbicara tentang ketahanan energi dan transisi, maka Lampung semestinya naik kelas, dapat upeti. Lampung tidak semestinya hanya menjadi mitra strategis. Tidak cuma mendapat ucapan terima kasih, tetapi melalui kompensasi struktural, tegasnya bagi hasil yang adil, investasi infrastruktur rel dan pelabuhan yang memadai, serta perlindungan lingkungan yang sepadan dengan beban yang ditanggung.
Lampung, tidak boleh puas hanya sekadar jalur ekstraksi atau dipandang sebagai jalan lewat. Sebabm Lampung bukan provinsi lintasan. Lampung adalah penghubung yang menentukan.
KA Baranjang adalah nadinya. Pelabuhan adalah paru-parunya. Selat Sunda adalah denyutnya. Jika ketahanan energi nasional ingin kokoh, maka Lampung harus dihitung bukan sebagai biaya, melainkan sebagai aset strategis negara dan berhak memperoleh kompensasi sepadan.***
Berikutnya Baca: Hidup di Bawah Rel Panjang, Lampung (Seharusnya) Jadi Striker Mahal
