Lampung – Lampung kian menanggung ironi pembangunan. Provinsi ini menjadi simpul utama distribusi pangan dan energi dari Sumatra bagian selatan ke Pulau Jawa, namun infrastruktur transportasinya tak pernah benar-benar disiapkan untuk beban sebesar itu. Jalan cepat rusak, arus barang melambat, dan biaya ekonomi daerah terus membengkak. Itu sebuah harga mahal dari peran strategis yang tak diimbangi investasi memadai.
Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Lampung, Kamis (29/1/2026), menyingkap persoalan tersebut secara telanjang. Dari Bandara Raden Inten II hingga Exit Tol Lematang di Tanjung Bintang, fakta di lapangan menunjukkan ketimpangan antara fungsi Lampung sebagai koridor logistik nasional dan kapasitas infrastrukturnya yang tertinggal.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung masih bertumpu pada pertanian dan perkebunan, dengan kontribusi sekitar 70 persen produksi singkong nasional serta peran penting sebagai produsen kopi. Namun posisi strategis ini justru membawa beban lalu lintas angkutan berat. Mulai dari komoditas pangan hingga energi yang mempercepat kerusakan jalan dan menekan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
Tanpa peningkatan kualitas konektivitas, Lampung akan terus menjadi wilayah lintasan, bukan pusat nilai tambah. Hilirisasi komoditas akan sulit berkembang jika logistik mahal dan distribusi tersendat. Karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong agenda percepatan pembangunan kawasan industri, pembangunan Kota Baru sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan, serta integrasi infrastruktur transportasi melalui jalan tol yang terhubung dengan pelabuhan, optimalisasi jalur kereta api barang, dan penguatan pelabuhan sebagai simpul logistik.
Pimpinan rombongan Komisi V DPR RI, Hamka Baco Kady, menyatakan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan transportasi berjalan sesuai kebutuhan riil daerah. Hasil peninjauan lapangan, kata dia, akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kepada kementerian terkait, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
Lampung kini berada pada titik krusial. Tanpa dukungan nyata dari pemerintah pusat, provinsi ini akan terus membayar mahal peran strategisnya bagi ekonomi nasional. Infrastruktur yang tak kunjung mengejar hanya akan memperpanjang ketimpangan antara beban yang dipikul dan manfaat yang diterima daerah.***
