LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung memastikan proyek pembangunan ulang Jembatan Kali Pasir di Sungai Batanghari, Kabupaten Lampung Timur diprioritaskan meski membutuhkan anggaran besar sekitar Rp70–80 miliar. Skema pendanaan dan pelaksanaannya diarahkan melalui Program Jembatan Merah Putih dengan dukungan lintas lembaga.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyatakan Gubernur Lampung telah berkomunikasi dengan Pangdam II/Sriwijaya untuk memastikan penanganan cepat di lapangan. Keterlibatan TNI dinilai penting mengingat kondisi lokasi berisiko tinggi dan membutuhkan manajemen teknis yang terukur.
Menurut Taufiqullah, pembangunan jembatan tidak bisa dilakukan secara bertahap. Struktur yang runtuh dan kondisi tanah di sekitar sungai membuat opsi perbaikan parsial tidak layak secara teknis maupun keselamatan. Karena itu, satu-satunya jalan adalah pembangunan ulang secara menyeluruh sesuai standar keselamatan.
Kabupaten Lampung Timur sebenarnya telah menghitung kebutuhan biaya tersebut, namun keterbatasan fiskal daerah membuat proyek ini tak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah kabupaten. Padahal, jembatan ini menjadi akses vital bagi sekitar 90 siswa yang kini terpaksa menyeberang sungai dengan rakit untuk bersekolah.
Pemprov menargetkan proyek bisa rampung paling cepat pada semester pertama 2026, meski mengakui masih ada tahapan birokrasi yang harus dilalui.
“Ini sudah menjadi prioritas utama, tetapi proses administrasi tetap harus ditempuh,” ujar Taufiqullah.
Saat ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) telah melakukan survei teknis di lokasi. Hasilnya menegaskan bahwa rehabilitasi sebagian tidak memungkinkan karena masih terdapat risiko longsor dan keselamatan. Rekomendasi finalnya adalah pembangunan ulang jembatan secara total untuk menghubungkan Desa Kali Pasir dan Desa Tanjung Tirto, Kecamatan Way Bungur.(i-nomics)
