@i-nomics
Januari 2026 menghadirkan potret ekonomi Lampung yang paradoks. Di atas kertas, inflasi year-on-year tercatat 1,90 persen, angka yang terlihat jinak, stabil, bahkan bisa disebut “terkendali”. Indeks Harga Konsumen berada di 109,71, naik dari 107,66 setahun sebelumnya. Namun di balik statistik yang rapi itu, tersembunyi kenyataan yang lebih getir, biaya hidup naik lebih cepat daripada kemampuan warga untuk menanggungnya.
Tekanan harga tidak dirasakan merata. Mesuji mencatat inflasi tertinggi (2,92%, IHK 113,55), menandakan beban harga paling terasa di wilayah perdesaan-agraris. Sementara Bandar Lampung justru menjadi yang terendah (1,43%, IHK 108,06). Ini bukan karena kesejahteraan kota lebih baik, melainkan karena konsumsi relatif tertahan. Lebih penting lagi, secara month-to-month dan year-to-date Lampung malah deflasi tipis -0,07%, sinyal bahwa permintaan belum benar-benar pulih.
Struktur inflasi Lampung menunjukkan biang kerok yang jelas: listrik dan energi rumah tangga. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga melonjak 15,45% y-on-y, menyumbang 1,72% dari total inflasi provinsi. Di dalamnya, tarif listrik sendiri memberi andil 1,55%. Ini bukan inflasi karena masyarakat belanja makin kuat, melainkan cost-push inflation, harga naik karena biaya dasar hidup naik. Artinya, rumah tangga membayar lebih mahal hanya untuk bertahan hidup.
Pangan ikut menekan. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau naik 1,82%, terutama beras, bawang merah, dan daging ayam. Di saat yang sama, sektor-sektor non-esensial justru mengalami deflasi: pendidikan turun 17,97%, informasi dan komunikasi -0,47%, rekreasi -0,33%, kesehatan -0,27%. Ini mencerminkan pola khas rumah tangga saat daya beli rapuh, belanja yang bisa ditunda, ditahan.
Jika dilihat per komoditas, gambaran makin nyata. Penyumbang inflasi utama adalah tarif listrik, emas perhiasan, beras, bawang merah, daging ayam, sewa rumah, rokok, dan nasi dengan lauk. Sebaliknya, cabai merah, bawang putih, cabai rawit, bensin, biaya sekolah menengah, ponsel, dan telur ayam menyumbang deflasi. Polanya jelas, harga kebutuhan dasar naik, sementara harga barang tertentu turun karena permintaan melemah.
Bandar Lampung mencatat inflasi bulanan positif 0,18%, didorong emas perhiasan dan pangan segar, tanda konsumsi kota masih bergerak meski hati-hati. Mesuji justru deflasi terdalam -0,51%, terutama karena jatuhnya harga cabai, bawang, telur, dan bensin, tipikal dinamika wilayah pertanian yang rentan guncangan harga.
Dari semua ini, satu kesimpulan tak terelakkan adalah inflasi rendah bukan bukti daya beli kuat. Yang naik terutama biaya dasar hidup, bukan pendapatan warga. Deflasi bulanan menunjukkan permintaan masih lemah, sementara rumah tangga menanggung beban terbesar dari listrik dan pangan, dua pos yang paling menentukan kesejahteraan riil.
Potret ini seharusnya menggoyang cara pandang kebijakan daerah. Jika Lampung serius ingin menaikkan kualitas hidup dan Indeks Pembangunan Manusia, fokus tidak bisa berhenti pada angka inflasi atau pertumbuhan ekonomi semata. Yang lebih mendesak adalah stabilisasi harga pangan, perlindungan daya beli listrik rumah tangga, dan peningkatan pendapatan riil warga.
Tanpa itu, Lampung akan terus hidup dalam paradoks yang sama, yakni inflasi tampak rendah, tetapi hidup tak pernah terasa makin ringan.
