Bogor — Kehadiran Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2/2026), menandai satu hal penting, yakni tahun 2026 menjadi titik uji apakah “sinergi pusat–daerah” benar-benar bergerak dari retorika menuju praktik.
Rakornas yang dibuka Presiden Prabowo Subianto ini membawa tema besar “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.” Namun, di balik tema megah itu tersimpan tantangan nyata bagaimana memastikan arahan nasional benar-benar sejalan dengan kapasitas fiskal, kebutuhan sosial, dan realitas pembangunan daerah, termasuk Lampung.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan aspek psikologis kepemimpinan. Ia mengaku terharu melihat semangat kepala daerah dan Forkopimda yang hadir.
“Hati saya bergetar melihat, mendengar, dan merasakan semangat saudara-saudara sekalian,” ujar Prabowo.
Pesan implisitnya jelas, keberhasilan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga kesungguhan eksekusi di tingkat daerah. Semangat tanpa implementasi konkret, bagaimanapun, tidak cukup.
Rakornas ini ditempatkan sebagai mekanisme penyelarasan kebijakan lintas tingkat pemerintahan, dari pusat hingga kabupaten/kota, agar program prioritas Presiden tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi perubahan nyata di lapangan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa 2026 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang berlandaskan visi Asta Cita Presiden Prabowo. Artinya, 2026 bukan lagi fase perencanaan, melainkan fase pembuktian.
“Keberhasilan pembangunan 2026 sangat bergantung pada kesamaan gerak antara pusat dan daerah,” kata Tito, mengisyaratkan bahwa banyak kegagalan kebijakan nasional selama ini bersumber dari ketidaksinkronan pelaksanaan di daerah.
Bagi Lampung, Rakornas ini memiliki makna strategis. Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menilai forum tersebut sebagai ruang untuk menegosiasikan kepentingan daerah dalam kerangka prioritas nasional.
“Rakornas ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi agar program pembangunan benar-benar berdampak pada masyarakat,” tegasnya.
Pernyataan ini, jika dibaca lebih jauh, mengandung tantangan, apakah Lampung mampu mengaitkan agenda nasional dengan problem riil daerah, seperti kesejahteraan petani, daya beli masyarakat, ketimpangan wilayah, dan kualitas layanan publik, bukan sekadar mengikuti program pusat secara administratif.
Rakornas 2026 sendiri melibatkan 4.011 peserta dari seluruh Indonesia, mencerminkan skala besar koordinasi pemerintahan. Dari pusat hadir 525 pejabat tinggi negara, sementara dari daerah hadir 3.486 kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Di akhir acara, Presiden Prabowo tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga evaluasi kinerja pemerintah sepanjang 2025 serta strategi peningkatan kinerja 2026 dengan penekanan pada hubungan pusat–daerah.
Pesan politiknya tegas, sinergi bukan pilihan, melainkan keharusan. Tantangan sebenarnya bukan di ruang sidang Rakornas, tetapi di implementasi kebijakan di daerah, termasuk bagaimana Lampung menerjemahkan arahan nasional menjadi perbaikan konkret bagi rakyatnya.(i-nomics)
