PEMERINTAH Provinsi Lampung mendorong pengembangan Bus BRT Institut Teknologi Sumatera (Itera) yang sejak awal diinisiasi oleh kepemimpinan Itera bersama tim Smart BRT kampus dan didukung Kementerian Perhubungan untuk ditingkatkan statusnya menjadi proyek percontohan (pilot project) transformasi transportasi publik Lampung yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis riset.
Dorongan ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat menjadi keynote speaker pada Focus Group Discussion (FGD) bertema “Bus BRT Itera untuk Transformasi Lampung Maju” di Ruang Rapat Gedung C Itera, Bandarlampung, Rabu (4/2/2026).
Menurut Marindo, fakta bahwa BRT Itera lahir dari ekosistem kampus melalui inovasi digital seperti aplikasi SABI (Smart BRT Itera), sistem pembayaran non-tunai, serta dukungan armada hibah Kemenhub menjadikannya fondasi ideal bagi kebijakan transportasi publik daerah yang berbasis bukti (evidence-based policy).
“FGD ini mempertemukan pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan transportasi untuk memastikan bahwa inovasi yang sudah dirintis Itera bisa diskalakan menjadi kebijakan wilayah,” tegas Marindo.
Ia menilai kolaborasi pemerintah–perguruan tinggi sebagai kunci lahirnya kebijakan publik yang inovatif sekaligus operasional. Itera, dalam pandangannya, bukan hanya penyedia SDM, tetapi laboratorium kebijakan transportasi bagi Lampung.
Dalam paparannya, Marindo menegaskan bahwa transportasi publik adalah instrumen utama transformasi wilayah karena beririsan dengan produktivitas ekonomi, efisiensi logistik, mobilitas tenaga kerja, tata ruang perkotaan, serta target pembangunan berkelanjutan dan pengendalian emisi.
“Sebagai gerbang utama Sumatera, Lampung membutuhkan sistem transportasi yang andal dan terintegrasi. Tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur, ketergantungan kendaraan pribadi akan memperparah kemacetan, biaya sosial, dan degradasi lingkungan,” jelasnya.
Karena itu, BRT Itera diposisikan sebagai jembatan antara inovasi kampus dan reformasi transportasi daerah. Nilai strategisnya meliputi peningkatan konektivitas kawasan pendidikan, permukiman, dan pusat ekonomi, efisiensi mobilitas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan warga sekitar: integrasi riset, teknologi, dan kebijakan transportasi; model kolaborasi lintas sektor yang dapat direplikasi di kabupaten/kota lain.
“Ini bukan sekadar soal bus dan koridor, tetapi perencanaan rute berbasis data, kelembagaan pengelola, skema pembiayaan berkelanjutan, serta penerimaan sosial masyarakat,” tegas Marindo.
Ia menambahkan bahwa arah ini selaras dengan visi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal: “Lampung Maju melalui infrastruktur yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kualitas hidup.” Infrastruktur, kata Marindo, harus diukur dari manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, bukan hanya fisiknya.
Pada tahap awal, BRT akan diuji coba pada rute Mall Boemi Kedaton (MBK)–Kampus Itera, dengan fokus melayani civitas akademika. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandar Lampung untuk merumuskan skema pembiayaan dan regulasi agar operasional berkelanjutan dan layak ekonomi.
Jika rute awal berhasil, Pemprov berencana memperluas koridor strategis, termasuk layanan Bandara–Pusat Kota Bandar Lampung.
Melalui FGD, Pemprov berharap memperoleh rekomendasi terukur terkait kelayakan teknis-ekonomi, pola integrasi dengan transportasi eksisting, skema pendanaan, serta peran perguruan tinggi dalam riset, monitoring, dan evaluasi kebijakan.
Rektor Itera I Nyoman Pugeg Aryantha menegaskan kesiapan Itera mengelola aset BRT secara profesional dan berbasis data, sehingga inisiatif yang lahir dari kampus ini benar-benar menjadi mesin penggerak transformasi transportasi Lampung.***
