NOMICS – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui transformasi digital. Langkah ini menandai pergeseran penting: dari sekadar memastikan bantuan tersalur, menuju memastikan bantuan benar-benar sampai kepada warga yang paling membutuhkan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial dan Peran Pemerintah Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Dalam forum yang diikuti 24 gubernur serta 41 bupati dan wali kota itu, Gubernur Mirza menegaskan kesiapan Lampung mendukung penuh agenda nasional digitalisasi bansos.
“Kami siap memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mirza.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah hingga level desa, serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Menurutnya, dukungan kolektif menjadi kunci agar sistem penyaluran bansos lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Arahan dalam kegiatan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, sementara Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) Luhut B. Pandjaitan menekankan bahwa Digital Public Infrastructure (DPI) adalah fondasi perbaikan tata kelola perlindungan sosial di Indonesia.
Bagi Lampung, dorongan digitalisasi ini datang di saat yang tepat. Dalam beberapa tahun terakhir, provinsi ini relatif berhasil dalam distribusi bansos, terutama Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Ratusan ribu keluarga menerima bantuan secara rutin, dan respons pemerintah relatif cepat saat terjadi bencana seperti banjir atau gagal panen.
Namun, keberhasilan administratif itu belum sepenuhnya sejalan dengan ketepatan substantif. Tantangan masih muncul. Warga miskin yang belum tercakup data, penerima yang sebenarnya tidak lagi layak, ketimpangan kualitas penyaluran antarwilayah, serta dominasi bantuan yang bersifat konsumtif dibanding pemberdayaan ekonomi.
Masalah ini paling terasa di wilayah pedesaan dan pesisir seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Way Kanan, dan Pesisir Barat, di mana keterbatasan infrastruktur digital dan luasnya wilayah menyulitkan pendataan serta pendampingan.
Melalui digitalisasi bansos, Pemprov Lampung berharap mampu memperbaiki basis data penerima, menekan salah sasaran, dan meningkatkan transparansi penyaluran. Namun, keberhasilan tidak hanya bergantung pada teknologi, melainkan pada sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga pendamping sosial dan masyarakat.
Jika implementasi berjalan konsisten, Lampung berpotensi bertransformasi dari daerah yang “lancar menyalurkan bansos” menjadi daerah yang cerdas dan presisi dalam menepat-sasarkannya, sebuah langkah penting menuju perlindungan sosial yang lebih adil dan efektif.
