@i-nomics
Provinsi Lampung menorehkan capaian ekonomi yang menggembirakan pada 2025, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu motor pertumbuhan di Sumatera. Berdasarkan data resmi BPS Lampung, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,28 persen, tertinggi sejak pasca-pandemi, sekaligus melampaui rata-rata nasional dan regional Sumatera. Pertumbuhan ini bukan hanya angka statistik, tetapi tercermin nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama di sektor pertanian, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial.
Sektor pertanian menjadi fondasi utama pertumbuhan. Luas panen padi dan jagung meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, dengan produktivitas padi naik 3,98 persen. Produksi padi mencapai 1,01 juta ton, beras 1,87 juta ton, dan jagung pipilan kering 1,26 juta ton, memastikan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi petani lokal. Lonjakan produksi ini juga mendorong penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, akomodasi, dan energi, sehingga tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,14 persen, membuka lapangan kerja lebih luas bagi masyarakat.
Dampak pertumbuhan ekonomi ini terlihat jelas pada indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 9,66 persen, dengan penurunan paling tajam terjadi di perdesaan. Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga menurun, menunjukkan bahwa kelompok termiskin mulai terangkat secara ekonomi. Gini ratio Lampung turun menjadi 0,287, menandakan distribusi pendapatan lebih merata dan pertumbuhan yang inklusif, dirasakan masyarakat dari desa hingga kota.
Selain sektor primer, pertumbuhan Lampung juga didukung oleh industri pengolahan, perdagangan, jasa keuangan, serta sektor akomodasi dan makan minum, yang membuka ruang bagi inovasi, investasi, dan mobilitas masyarakat. Stabilitas inflasi Lampung, tercatat rendah 1,25 persen pada Desember 2025, memperkuat daya beli masyarakat dan memastikan konsumsi rumah tangga tetap menjadi mesin pertumbuhan yang sehat.
Lampung membentuk lingkaran positif pembangunan berkelanjutan.
Memasuki tahun anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan APBD bukan sekadar kumpulan angka belanja dan pendapatan, tetapi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. APBD 2026 menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp7,6 triliun, mayoritas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp4 triliun, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor Rp1,3 triliun, dengan transfer dari pemerintah pusat Rp3,4 triliun. Strategi ini memperkuat kapasitas fiskal Lampung secara mandiri dan berkelanjutan.
APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Pendidikan menjadi prioritas utama, dengan alokasi BOS Rp476 miliar dan tambahan Rp100 miliar untuk pendidikan SMA, SMK, dan SLB gratis. Langkah ini tidak hanya meringankan beban keluarga, tetapi juga memperluas akses pendidikan berkualitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyiapkan tenaga kerja yang lebih produktif bagi sektor pertanian, industri, dan jasa.
Infrastruktur juga menjadi fokus strategis. Pemerintah menargetkan kemantapan jalan provinsi mencapai 80,88 persen pada akhir 2026, dan menyiapkan Rp1 triliun dari pinjaman daerah untuk perbaikan jalan. Peningkatan konektivitas ini mempercepat distribusi hasil produksi pertanian, menurunkan biaya logistik, mendukung UMKM, dan memperkuat ekonomi desa menjadi tulang punggung perekonomian Lampung.
Belanja daerah juga diarahkan pada pemulihan ekonomi dan layanan publik yang merata, termasuk program kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Efisiensi fiskal dan akuntabilitas dijaga melalui sistem pengawasan ketat dan perbaikan pemungutan pajak, memastikan setiap rupiah APBD memberi manfaat langsung pada masyarakat.
Dengan sinergi antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan APBD yang berpihak pada masyarakat, Lampung membentuk lingkaran positif pembangunan berkelanjutan. Provinsi ini tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi bergerak menuju masyarakat yang lebih sejahtera, inklusif, dan mandiri.
Lampung hari ini bukan sekadar berkembang. Lampung telah bergerak lebih maju, lebih merata, dan lebih menjanjikan bagi seluruh warganya. APBD 2026 menjadi alat strategis untuk membumikan pertumbuhan ekonomi, memastikan setiap warga merasakan manfaat nyata dari pembangunan, dari desa hingga kota, dari sektor primer hingga tersier. Dengan fondasi ini, Lampung siap menghadapi tantangan global dan domestik, sambil terus menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, di balik capaian ekonomi dan APBD yang pro-rakyat, tantangan tetap nyata. Pertumbuhan yang inklusif harus dibuktikan secara berkelanjutan, bukan hanya angka jangka pendek, karena distribusi manfaat pembangunan masih rawan terseret ketimpangan antar wilayah, terutama desa-desa yang paling miskin.
Efektivitas APBD 2026 akan diuji oleh kapasitas pemerintah dalam memastikan setiap rupiah benar-benar membumi, tidak tersedot biaya administratif atau kebocoran, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Lampung bisa saja maju secara angka, tetapi keberlanjutan kesejahteraan akan ditentukan sejauh mana kebijakan fiskal berpihak pada rakyat kecil, menutup kesenjangan, dan memperkuat fondasi ekonomi yang tangguh.***
