LAMPUNG — Lampung menutup 2025 dengan capaian produksi pangan yang impresif. Luas panen padi mendekati 600 ribu hektare dengan produksi gabah kering giling sekitar 3,25 juta ton. Sementara produksi jagung juga meningkat baik dari sisi volume maupun kualitas berkat perluasan penggunaan dryer pascapanen. Namun, di balik lonjakan produksi tersebut, kesejahteraan petani tanaman pangan justru tidak bergerak sekuat yang diharapkan.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung turun dari 130,15 pada Desember 2025 menjadi 128,17 pada Januari 2026. Lebih spesifik lagi, NTP subsektor tanaman pangan yang mencakup padi dan jagung berada di kisaran sekitar 105, atau hanya beberapa poin di atas titik impas. Angka ini menandakan bahwa petani memang masih memperoleh surplus, tetapi margin keuntungannya sangat tipis dan rentan terhadap gejolak harga.
Salah satu penyebab utama kerapuhan NTP adalah pola panen yang serentak. Saat padi dan jagung dipanen hampir bersamaan di banyak wilayah, pasokan melonjak tajam dalam waktu singkat. Kondisi ini memicu tekanan harga di tingkat petani karena pasar lokal tidak mampu menyerap volume besar secara merata. Akibatnya, banyak petani terpaksa menjual cepat dengan harga tertekan untuk menghindari penurunan kualitas hasil panen.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihanni, sebelumnya menegaskan bahwa panen tidak harus dilakukan serentak. Menurutnya, pengaturan kalender tanam dan varietas dapat membuat panen lebih tersebar sepanjang tahun, sehingga mengurangi risiko anjloknya harga saat panen raya dan membantu menjaga stabilitas pendapatan petani.
Tekanan terhadap NTP juga diperkuat oleh tingginya biaya produksi dan biaya hidup pedesaan. Harga pupuk, tenaga kerja, dan transportasi relatif kaku, tidak turun seiring melimpahnya panen, sementara harga jual komoditas cenderung melemah saat pasokan berlimpah. Ketidakseimbangan ini membuat kenaikan produksi tidak otomatis berbanding lurus dengan kenaikan daya beli petani.
Keterbatasan infrastruktur pascapanen turut memperparah situasi. Kapasitas gudang dan fasilitas pengeringan yang belum merata membatasi kemampuan petani menunda penjualan sambil menunggu harga lebih baik. Di sisi lain, distribusi yang belum terintegrasi optimal membuat hasil panen Lampung belum sepenuhnya terserap pasar nasional dengan harga yang lebih menguntungkan.
Nomics.ID menilai persoalan Lampung bukan lagi soal kurang produksi, melainkan soal tata niaga dan manajemen pasar. Tanpa perbaikan pada penjadwalan tanam, infrastruktur pascapanen, dan mekanisme penyerapan hasil panen, panen melimpah berpotensi terus menjadi paradoks, keberhasilan produksi di satu sisi, tetapi kerapuhan kesejahteraan petani di sisi lain.iwa
