@i-nomics
Pola panen serentak di Lampung kembali menjadi sorotan karena dinilai berulang kali menekan harga komoditas tanaman pangan saat panen raya. Ketika produksi padi dan jagung melimpah dalam waktu bersamaan, pasar dibanjiri pasokan dan harga di tingkat petani merosot. Akibatnya, Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan tetap rapuh dan hanya bergerak tipis di atas titik impas.
Berita Terkait: https://nomics.id/2026/02/12/panen-melimpah-ini-penyebab-ntp-pangan-lampung-tetap-rapuh/
Kondisi ini memperlihatkan ironi yang terus berulang. Produksi meningkat, tetapi kesejahteraan petani tidak melonjak sebanding. NTP yang seharusnya menjadi indikator penguat daya beli pedesaan justru menunjukkan margin keuntungan yang sempit. Harga jual turun saat panen raya, sementara biaya produksi, pupuk, tenaga kerja, dan transportasi, tidak ikut turun.
Persoalan tersebut bukan semata teknis pertanian, melainkan menyangkut arah keberpihakan kebijakan dan politik anggaran. Pertanian pangan selama ini diakui sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Lampung, namun dukungan konkret pada infrastruktur produksi, khususnya ketersediaan air sepanjang tahun, masih belum memadai. Tanpa air yang cukup, pengaturan pola tanam untuk mencegah panen serentak sulit diwujudkan.
Perubahan menuju panen yang lebih tersebar membutuhkan investasi serius pada pompanisasi, pembangunan sumur bor, serta penguatan jaringan irigasi. Wilayah sentra seperti Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Lampung Selatan memiliki potensi menerapkan pola tanam bergiliran jika infrastruktur air tersedia. Dengan pengaturan yang baik, pasokan tidak menumpuk pada satu musim, sehingga stabilitas harga lebih terjaga dan pendapatan petani tidak tergerus.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, skema tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dinilai dapat menjadi instrumen strategis. Pemerintah Provinsi Lampung selama ini aktif mendorong kontribusi dunia usaha melalui berbagai program pembangunan, bahkan menggelar Lampung CSR Award sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Namun apresiasi saja belum cukup. Yang lebih mendesak adalah arah dan fokus pemanfaatan CSR tersebut.
Alih-alih tersebar pada berbagai kegiatan seremonial atau proyek jangka pendek, CSR dinilai akan jauh lebih berdampak jika difokuskan pada pembangunan sumur bor dan infrastruktur air pertanian secara berkelanjutan. Bantuan sumur bor yang pernah diberikan oleh PT Bukit Asam di Pringsewu menjadi contoh bahwa intervensi konkret di sektor air mampu memperkuat fondasi produksi, meski skalanya masih perlu diperluas.
Jika setiap tahun pembangunan sumur bor di sentra pangan terus bertambah melalui sinergi pemerintah dan dunia usaha, ketersediaan air akan lebih terjamin, pola tanam bisa diatur, panen tidak lagi menumpuk, dan harga komoditas lebih stabil. Pada titik itu, NTP pangan berpeluang menguat secara lebih sehat dan berkelanjutan.
Pesannya sederhana namun mendasar, jangan khianati fondasi pertumbuhan Lampung. Jika pertanian pangan adalah tulang punggung ekonomi daerah, maka keberpihakan nyata, termasuk melalui optimalisasi CSR untuk infrastruktur air, harus menjadi prioritas. Tanpa langkah itu, panen melimpah akan terus menjadi kabar baik dalam angka, tetapi belum tentu dalam kesejahteraan petani.***
