BANDARLAMPUNG — Pemerintah mempercepat pembenahan infrastruktur dan sistem transportasi di Lampung menjelang arus mudik dan balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2026 di Kantor Gubernur, Selasa (17/2/2026), pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen membangun sistem mudik yang lebih tertib, aman, dan berpihak pada kepentingan publik.
Rakor dipimpin Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, didampingi Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar, dan dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, serta pejabat Kementerian Perhubungan.
Gubernur Mirza menegaskan posisi strategis Lampung sebagai gerbang utama Sumatera. Setiap musim mudik, arus penyeberangan Pelabuhan Bakauheni menjadi simpul vital pergerakan jutaan warga dari Jawa ke Sumatera. “Lampung bukan sekadar lintasan, tetapi wajah pelayanan transportasi nasional. Karena itu, kesiapan harus presisi dan menyeluruh,” ujarnya.
Pemerintah daerah melaporkan kondisi jalan provinsi berstatus mantap mencapai 79,79 persen dan menargetkan nihil lubang sebelum puncak arus mudik. Percepatan perbaikan juga dilakukan di ruas nasional dan kabupaten/kota melalui skema swakelola. Pendekatan ini diarahkan agar perbaikan lebih cepat dan responsif terhadap titik rawan.
Di sisi kebijakan nasional, pemerintah memperluas stimulus mobilitas melalui diskon tiket pesawat dan kereta, potongan tarif tol, serta program mudik gratis. Skema Work From Anywhere (WFA), libur sekolah, dan cuti bersama diproyeksikan membantu memecah kepadatan. Namun, pemerintah menilai lonjakan pergerakan tetap harus diantisipasi secara sistemik.
Data Kementerian Perhubungan menunjukkan potensi pergerakan nasional Lebaran 2026 mencapai 143,91 juta orang. Lampung diproyeksikan menjadi salah satu tujuan favorit dari wilayah Jabodetabek dengan estimasi 778 ribu orang. Sementara itu, Pelabuhan Bakauheni diperkirakan melayani 813 ribu penumpang sebagai pelabuhan asal dan 2,94 juta penumpang sebagai pelabuhan tujuan.
Untuk mengendalikan arus menuju pelabuhan, disiapkan 10 titik buffer zone di jalan tol dan arteri dengan skema delaying system. Pemerintah juga memperkuat penerapan geofencing dan tiket elektronik Ferizy guna memastikan hanya kendaraan bertiket yang dapat mendekati area pelabuhan. “Pendekatan digital ini penting untuk menekan antrean dan menutup ruang percaloan,” kata Dudy.
Secara nasional, Kementerian Perhubungan menyiapkan 31 ribu unit bus, 829 kapal laut, 3.821 rangkaian kereta api, 392 pesawat, dan 255 kapal penyeberangan. Di lintas Jawa–Sumatera, lima jalur penyeberangan dioperasikan, termasuk Merak–Bakauheni dan rute alternatif Ciwandan serta BBJ Bojonegara, guna mendistribusikan beban arus kendaraan.
Pembatasan operasional truk sumbu tiga ke atas diberlakukan tanpa diskresi selama masa angkutan Lebaran, kecuali untuk angkutan BBM, pupuk, bantuan bencana, dan kebutuhan pokok. Pemerintah menilai kebijakan tegas ini efektif mengurangi potensi kemacetan berat di jalur utama.
Selain itu, dukungan operasi modifikasi cuaca disiapkan untuk mengantisipasi gelombang tinggi dan cuaca ekstrem. Di sektor perkeretaapian, 139 perlintasan sebidang di Lampung menjadi fokus pengamanan dengan penambahan 129 petugas selama periode mudik.
Melalui koordinasi lintas sektor, pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, BUMN, hingga operator transportasi, Lampung diarahkan menjadi model pengelolaan arus mudik berbasis infrastruktur mantap dan sistem digital terintegrasi. Pemerintah optimistis, dengan langkah progresif ini, penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan terkendali.(iwa)
