Selama bertahun-tahun, desa-desa di Lampung menjadi pusat produksi komoditas pertanian nasional. Padi, jagung, dan singkong tumbuh dari lahan-lahan petani yang luas. Namun ironisnya, sebagian besar nilai ekonomi dari komoditas itu justru dinikmati di luar desa.
Komoditas dipanen di desa, tetapi diproses di kota atau bahkan di provinsi lain. Akibatnya, desa hanya menikmati nilai dari bahan mentah, sementara keuntungan dari pengolahan dan distribusi berpindah ke wilayah lain.
Pola lama itu kini berusaha diibalik oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Dan, kita tahu, itu tidak semudah memutar telapak tangan. Tapi, harus dilakukan.
Maka,. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mulai mendorong strategi pembangunan yang berfokus pada hilirisasi komoditas langsung di desa. Salah satu langkah konkret adalah pembangunan fasilitas pengering komoditas atau dryer di 500 desa sentra produksi melalui program Desaku Maju.
Langkah ini mungkin terlihat sederhana. Namun bagi ekonomi desa, keberadaan pengering komoditas adalah pintu masuk menuju rantai nilai yang lebih besar.
Dengan fasilitas pengering, petani tidak lagi menjual jagung atau komoditas lain dalam kondisi basah. Komoditas bisa diproses terlebih dahulu sehingga kualitasnya meningkat dan harga jualnya lebih tinggi.
Lebih jauh dari itu, pengering komoditas membuka peluang bagi desa untuk masuk ke tahap pengolahan berikutnya.
Jagung yang dikeringkan di desa dapat diolah menjadi pakan ternak. Pakan ternak tersebut kemudian digunakan untuk produksi ayam yang juga dibesarkan di desa. Hasilnya kemudian dapat diserap oleh pasar lokal, termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis.
Jika rantai ini terbentuk, desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi bahan mentah. Desa berubah menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lengkap, dari produksi hingga pengolahan.
Lampung sendiri memiliki kekuatan komoditas yang besar. Produksi jagung di provinsi ini mencapai sekitar 1,7 juta ton per tahun. Sementara komoditas padi dan singkong juga menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 1,2 juta kepala keluarga atau hampir 70 persen populasi di daerah tersebut.
Namun selama ini sebagian besar komoditas tersebut masih keluar dalam bentuk mentah. Nilai tambahnya lebih banyak dinikmati oleh daerah lain yang memiliki industri pengolahan.
Karena itu, pembangunan ekosistem ekonomi desa menjadi agenda penting.
Selain fasilitas pengering komoditas, pemerintah provinsi juga menyiapkan program pupuk organik cair di sekitar 2.000 desa untuk meningkatkan produktivitas lahan hingga 15 persen.
Pada saat yang sama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong untuk berperan sebagai offtaker atau penjamin pembelian komoditas lokal.
Langkah ini penting mengingat dari sekitar 2.300 BUMDes berbadan hukum di Lampung, baru sebagian kecil yang benar-benar aktif menjalankan fungsi ekonomi.
Bagi pemerintah provinsi, pembangunan ekonomi desa tidak cukup hanya dengan infrastruktur atau peralatan. Penguatan sumber daya manusia juga menjadi kunci.
Karena itu, dukungan akademisi dan perguruan tinggi dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan vokasi desa, melakukan riset pakan ternak berbasis komoditas lokal, serta mendampingi tata kelola BUMDes.
Jika strategi ini berjalan konsisten, Lampung tidak hanya menjadi daerah penghasil komoditas. Lampung juga dapat menjadi pusat pengolahan dan distribusi pangan berbasis desa.
Kelak nilai tambah tidak lagi lari dari desa, tetapi justru tumbuh dan berkembang bersama masyarakat desa itu sendiri.(iwa)
