Catatan untuk Walikota Eva Dwiana tentang Banjir yang Tak Pernah Usai
Ketika hujan deras turun di Bandar Lampung, jalan-jalan yang biasanya ramai mendadak berubah menjadi sungai sementara. Air menembus halaman rumah, mengalir di antara mobil yang terhenti, dan menyapu setiap sudut kota yang lupa memberi jalan bagi airnya sendiri.
Setiap musim hujan, limpasan dari perbukitan datang cepat. Sungai-sungai kecil yang dulu menjadi jalur alami kini tersumbat, menyempit, atau tertutup bangunan. Drainase bekerja keras, namun debit air lebih besar dari kapasitasnya. Warga hanya bisa menatap air yang terus mencari jalannya sendiri.
Wali Kota Eva Dwiana, inilah catatan untuk memastikan kota tidak lagi membiarkan air mencari jalan sendiri.
Banjir, tidak hanya jadi langganan Bandarlampung, Banyak kota idi Indonesia pernah menghadapi masalah serupa, bahkan lebih parah, tetapi berhasil menemukan solusinya.
Di Surabaya, pemerintah membangun kolam retensi dan boezem, termasuk Boezem Morokrembangan, untuk menampung limpasan air hujan dari kawasan barat kota sebelum dialirkan ke laut. Sistem ini berhasil mengurangi genangan di kawasan permukiman padat.
Di Semarang, kawasan pesisir dilindungi melalui Polder Banger, gabungan kolam retensi, tanggul, pintu air, dan pompa. Sistem ini memungkinkan kota tetap kering saat air laut pasang dan hujan ekstrem terjadi.
Di Jakarta, waduk seperti Waduk Ria Rio menampung limpasan air dari Jakarta Timur, sehingga banjir bisa dikendalikan meski hujan deras mengguyur wilayah hulu.
Pelajaran dari kota-kota ini jelas memberi ruang bagi air lebih efektif daripada terus berjuang melawannya. Kota modern tidak sekadar membuang air, tetapi menahannya terlebih dahulu, memberi tempat, lalu mengalirkannya secara terkontrol.
Bayangkan Bandarlampung memiliki jaringan kolam retensi di titik strategis, di hulu perbukitan, tengah kota, dan dekat muara sungai. Saat hujan deras datang, limpasan air tertahan, perlahan dialirkan, sementara warga tetap bisa melanjutkan aktivitas.
Kota Bandarlampung Mampu Membangunnya
Perhitungannya sederhana. Untuk hujan ekstrem, kota memerlukan kapasitas menahan 1,5–2 juta meter kubik air. Itu bisa dicapai dengan 5–8 kolam retensi, masing-masing kapasitas 200–300 ribu meter kubik, luas 5–10 hektare, dan kedalaman 3–4 meter.
Kolam-kolam ini bukan sekadar beton dan pompa. Mereka adalah jalan bagi air, ruang untuk kota bernapas, dan tempat di mana alam serta pembangunan bisa berdampingan.
Pembangunan satu kolam retensi menengah biasanya memerlukan biaya Rp40–80 miliar, termasuk pembebasan lahan dan sistem pompa.
Jika membangun lima kolam, kebutuhan anggaran bisa menghabiskan Rp250–400 miliar, atau sekitar 10% dari APBD tahunan Bandarlampung yang berada di kisaran Rp3 triliun.
Jika dilakukan bertahap dalam lima tahun, kebutuhan per tahun hanya Rp50–60 miliar. Dalam skala APBD kota, angka ini realistis, asal ada keberanian politik untuk menjadikan pengendalian banjir sebagai prioritas. Lebih baik menumpahkan APBD untuk melindungi kota, warganya, dan masa depannya.
Ingat, banjir lebih mahal daripada pencegahan. Yang sering terlupakan adalah kerugian yang timbul dari banjir. Rumah rusak, kendaraan terendam, aktivitas ekonomi berhenti, jalan rusak, dan biaya darurat menumpuk, serta santunan untuk menghibur warga terdampak .
Pahamilah, bahwa air selalu mencari jalan pulang.
Bandar Lampung masih bisa memberinya ruang.
Kolam retensi, sungai yang pulih, dan taman kota sebagai ruang resapan bukan sekadar gagasan.
Itu adalah jalan bagi air, dan jalan bagi kota ini untuk bertahan.(iwa)
