Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pembangunan 1.000 lubang biopori di Kota Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan. Namun secara teknis, jumlah tersebut dinilai masih sangat kecil untuk memberikan dampak signifikan terhadap persoalan banjir yang kerap terjadi di kota ini.
Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung Budi Darmawan mengatakan pembuatan biopori merupakan langkah jangka pendek untuk menambah area resapan air di lingkungan permukiman.
“Dalam jangka pendek untuk melakukan pencegahan serta pengendalian banjir yang berulang di Bandar Lampung dan sekitarnya, kami mendorong adanya area resapan di setiap rumah warga,” kata Budi Darmawan di Bandar Lampung, Selasa, 10 Maret 2026.
Menurut dia, lubang biopori dapat membantu meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan sehingga mengurangi aliran air permukaan yang menuju sistem drainase kota.
“Tahun ini Dinas PSDA Provinsi Lampung menganggarkan pembuatan 1.000 lubang biopori khusus di Kota Bandar Lampung,” ujarnya.
Secara teknis, biopori memang dapat membantu meningkatkan resapan air sekaligus menjadi bagian dari konservasi air tanah. Namun dalam skala kota besar seperti Bandar Lampung, dampaknya terhadap pengendalian banjir relatif terbatas.
Lubang biopori pada umumnya memiliki diameter sekitar 10 sentimeter dengan kedalaman sekitar satu meter. Dengan ukuran tersebut, kapasitas tampung air per lubang relatif kecil sehingga lebih berfungsi mengurangi genangan lokal di lingkungan rumah atau halaman.
Karena itu, menurut Budi, jumlah biopori yang dibutuhkan untuk memberikan dampak yang lebih luas sebenarnya jauh lebih besar.
“Kalau diperbanyak sampai sekitar 20.000 sampai 50.000 lubang biopori tentu akan ada dampaknya untuk membantu pengendalian risiko banjir sekaligus konservasi air tanah,” kata dia.
Ia menambahkan keberhasilan program biopori juga sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dunia usaha, karena sebagian besar lokasi resapan berada di lingkungan permukiman dan kawasan bangunan.
“Ini akan lebih efektif kalau semua pihak ikut membuat biopori secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat serta dunia usaha,” ujarnya.
Biopori hanyalah solusi mikro. Pengendalian banjir kota tetap membutuhkan kolam retensi, embung, normalisasi sungai dan drainase kota untuk menahan limpasan air dari wilayah perbukitan menuju kawasan permukiman di hilir.
Bandar Lampung kemungkinan membutuhkan ratusan ribu biopori agar berdampak nyata. Dengan skala itu, program 1.000 biopori lebih tepat disebut langkah awal konservasi air, bukan solusi banjir kota.
Dengan kata lain, biopori dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi lebih tepat dipandang sebagai langkah kecil konservasi air, bukan sebagai solusi utama untuk mengatasi banjir perkotaan.(iwa)
