Air kembali naik di sejumlah sudut Bandar Lampung. Jalan-jalan yang biasanya padat kendaraan berubah menjadi aliran air kecokelatan. Di beberapa permukiman, warga harus memindahkan barang-barang rumah tangga ke tempat yang lebih tinggi agar tidak terendam.
Bagi banyak warga, pemandangan seperti ini bukan lagi kejutan. Setiap musim hujan, cerita yang hampir sama kembali terulang: hujan deras turun, saluran air meluap, dan kota seolah kehilangan ruang untuk menampung air.
Banjir yang juga melanda wilayah Bandar Lampung dan Lampung Selatan itu kembali membuka pertanyaan lama, apa sebenarnya yang salah dengan kota dan kabupaten ini?
Namun bagi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, energi publik seharusnya tidak lagi habis untuk saling menyalahkan.
Menurut dia, banjir adalah persoalan bersama yang membutuhkan solusi bersama pula.
“Prinsipnya kita semua, baik masyarakat, pemerintah kabupaten dan kota, maupun Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, tidak perlu saling menyalahkan. Yang terpenting adalah bagaimana kita bergotong royong membantu masyarakat serta mencari solusi agar banjir bisa diatasi ke depan,” ujarnya, Jumat 13 Maret 2026.
Pemerintah daerah, kata dia, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya. Perbaikan drainase dilakukan di sejumlah titik, normalisasi sungai juga terus dikerjakan untuk memperlancar aliran air.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kota semakin besar. Curah hujan dengan intensitas ekstrem dalam waktu singkat membuat sistem drainase yang ada sering kali tidak mampu menampung limpasan air.
Di luar faktor cuaca, ada persoalan yang lebih dalam, yakni perubahan wajah kota.
Ruang terbuka hijau yang dulu menjadi area resapan air kini semakin berkurang. Lahan pertanian dan persawahan yang sebelumnya menyerap air hujan perlahan berubah menjadi kawasan perumahan dan bangunan beton.
Ketika hujan deras turun, tanah tidak lagi memiliki cukup ruang untuk menyerap air. Air pun mengalir cepat menuju saluran-saluran kota yang kapasitasnya terbatas.
“Memang harus kita akui, ruang terbuka hijau saat ini semakin berkurang. Banyak lahan pertanian dan persawahan berubah menjadi perumahan,” kata Wahrul.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kondisi saluran air yang tersumbat sampah. Banyak drainase di berbagai kawasan tidak lagi berfungsi optimal karena dipenuhi limbah rumah tangga.
Akibatnya, ketika hujan deras datang, air yang seharusnya mengalir menuju sungai justru tertahan di saluran kecil dan meluap ke jalan maupun permukiman warga.
“Got dan saluran air banyak yang dipenuhi sampah. Kemudian area resapan air juga banyak yang hilang. Ini menjadi potret yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.
Banjir di Bandar Lampung menunjukkan bahwa persoalan kota bukan hanya soal hujan deras. Ia juga mencerminkan bagaimana pembangunan kota berlangsung, apakah selaras dengan daya dukung lingkungan atau justru melampauinya.
Tanpa pengendalian tata ruang yang jelas, tanpa perlindungan ruang terbuka hijau, dan tanpa kesadaran masyarakat menjaga lingkungan, banjir akan terus menjadi siklus tahunan.
Karena itu, menurut Wahrul, momentum bencana seharusnya menjadi titik refleksi bagi semua pihak. Pemerintah perlu memperkuat pengaturan tata ruang dan memperbaiki infrastruktur air, sementara masyarakat harus lebih peduli terhadap lingkungan di sekitarnya.
Sebab jika kota terus tumbuh tanpa menghitung ruang bagi air, maka setiap hujan deras hanya akan mengulang cerita yang sama.
Dan banjir, pada akhirnya, bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan konsekuensi dari cara kita membangun kota.(iwa)
