LAMPUNG SELATAN — Pemerintah tidak lagi punya ruang untuk sekadar memastikan kesiapan di atas kertas. Lonjakan arus kendaraan menuju Sumatera memaksa seluruh sistem diuji langsung di lapangan, dan itu yang dilakukan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama jajaran TNI-Polri saat meninjau titik krusial arus mudik di kawasan Pelabuhan Bakauheni dan ruas Jalan Tol Trans Sumatera, Senin (16/3/2026).
Inspeksi ini bukan sekadar kunjungan simbolik. Dengan posisi Lampung sebagai gerbang utama Pulau Sumatera, setiap lonjakan kendaraan dari Merak langsung menjadi tekanan nyata pada kapasitas pelabuhan, jalan tol, hingga layanan pendukung.
Bersama Kristomei Sianturi dan Helfy Assegaf, rombongan menelusuri sejumlah titik layanan, mulai dari rest area hingga pos pelayanan di Bakauheni. Fokusnya jelas, untuk memastikan apakah sistem benar-benar siap menghadapi puncak arus, bukan sekadar terlihat siap.
Hasil pemantauan menunjukkan tekanan mulai terasa. Dalam hitungan hari, arus kendaraan melonjak tajam, dari sekitar 5.000 kendaraan menjadi 20.000 kendaraan per hari. Kenaikan ini bukan sekadar angka, tetapi indikator awal bahwa fase kritis mudik mulai terbentuk.
Outputnya jelas, respons cepat dipastikan dilakukan di sektor penyeberangan. Penambahan armada kapal di lintasan Merak–Bakauheni menjadi langkah taktis untuk mencegah antrean panjang. Satu dermaga yang sebelumnya diisi empat kapal kini ditingkatkan menjadi lima kapal, dengan siklus pelayanan sekitar 45 menit.
Di sisi darat, pengamanan digelar melalui Operasi Ketupat Krakatau 2026. Sebanyak 92 pos disiapkan, terdiri dari pos pengamanan, pelayanan, hingga posko bencana, dengan dukungan lebih dari 4.000 personel gabungan. Skema ini dirancang untuk merespons berbagai skenario, mulai dari kepadatan lalu lintas hingga potensi gangguan keamanan.
Namun dalam perspektif inspeksi, jumlah pos dan personel bukan jaminan utama. Efektivitasnya bergantung pada koordinasi di lapangan, kecepatan respons, distribusi arus kendaraan, dan kemampuan mengurai bottleneck di titik rawan seperti pelabuhan dan rest area.
Pemerintah Provinsi Lampung juga memperkuat aspek layanan dasar. Sebanyak 74 posko kesehatan diaktifkan, bahkan mini ICU disiapkan di kawasan Bakauheni. Ini menjadi indikator bahwa risiko kelelahan pemudik dan kondisi darurat medis tidak diabaikan.
Langkah lain yang menarik adalah imbauan membuka masjid 24 jam di sepanjang jalur mudik. Kebijakan ini terlihat sederhana, tetapi dalam konteks arus mudik, ia menjadi bagian dari manajemen kelelahan, faktor yang sering luput, namun berkontribusi besar terhadap kecelakaan.
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat. Tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada perencanaan, melainkan pada eksekusi saat volume kendaraan mencapai puncaknya.
Mudik tidak pernah benar-benar terkendali oleh skenario. Ia bergerak dinamis, dipengaruhi keputusan jutaan orang dalam waktu bersamaan. Karena itu, kesiapan sejati baru terlihat ketika tekanan datang ketika antrean mulai terbentuk, ketika rest area penuh, dan ketika sistem dipaksa bekerja di batas kapasitasnya.
Di titik inilah inspeksi menjadi penting, bukan untuk memastikan semua terlihat siap, tetapi untuk menguji apakah sistem benar-benar mampu bertahan.(iwa)
