TULANG BAWANG — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, melontarkan peringatan tegas dalam Forum Musrenbang RKPD 2027 Kabupaten Tulang Bawang. Ia menyatakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen tidak lagi memadai jika tidak disertai perubahan arah pembangunan yang lebih mendasar.
Pernyataan ini menandai pergeseran penting dari sekadar menjaga stabilitas angka menuju dorongan transformasi ekonomi. Di tengah capaian pertumbuhan Lampung sebesar 5,28 persen dan Tulang Bawang 5,10 persen, pemerintah mulai mengakui bahwa angka tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan kesejahteraan secara struktural.
Pertumbuhan harus berkualitas, menjadi pesan kunci. Artinya, pertumbuhan tidak boleh berhenti pada peningkatan output, tetapi harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja produktif, dan meningkatkan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.
Selama ini, struktur ekonomi Tulang Bawang masih ditopang sektor pertanian, industri pengolahan sederhana, dan perdagangan. Pola ini membuat ekonomi daerah relatif stabil, namun rentan. Ketergantungan pada komoditas menyebabkan kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi fluktuasi harga, bukan kekuatan produksi yang berkelanjutan.
Dalam konteks inilah RKPD 2027 diposisikan sebagai titik balik. Pemerintah provinsi mendorong agar perencanaan tidak lagi bersifat administratif, melainkan menjadi instrumen untuk mengubah struktur ekonomi daerah dari berbasis bahan mentah menuju penguatan hilirisasi dan industri lokal.
Arah kebijakan yang diusung menekankan penguatan produktivitas, investasi, dan pengembangan industri berbasis potensi daerah. Tulang Bawang sendiri diarahkan sebagai bagian dari koridor agroindustri dan pariwisata budaya. Arah baru kebijakan itu adalah harus memastikan pembangunan rantai nilai dari hulu ke hilir.
Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan untuk memperkuat konektivitas wilayah. Namun, Jihan Nurlela mengingatkan bahwa infrastruktur harus menjadi pengungkit produktivitas, bukan sekadar proyek fisik tanpa dampak ekonomi yang jelas.
Program penguatan desa melalui “Desaku Maju” turut menjadi bagian dari strategi. Bantuan sarana produksi, mesin pengering, hingga pelatihan vokasi diharapkan mampu menggerakkan ekonomi desa. Meski demikian, tantangan utamanya tetap pada penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan BUMDes agar mampu masuk dalam rantai pasar yang lebih luas.
Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, menyatakan bahwa RKPD 2027 merupakan tahapan strategis dalam siklus pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang terarah dan selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
Dengan pernyataan tegas bahwa pertumbuhan 5 persen tidak cukup, tekanan kini beralih pada implementasi. RKPD 2027 tidak lagi bisa hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus mampu membuktikan satu hal utama: bahwa arah pembangunan benar-benar berubah dan berdampak nyata bagi masyarakat.(iwa)
