Ada satu pola yang diam-diam membentuk wajah kebijakan ekonomi kita. Setiap kali tekanan datang, negara memilih meredakan gejala, bukan menyembuhkan akar. Saat penerimaan pajak tersendat, saat harga energi naik, saat daya beli melemah, respons yang muncul cenderung seragam, cepat tapi lunak, dan aman secara politik. Sekilas rasional, tetapi jika ditarik lebih jauh, justru membentuk sebuah pola berulang yang sulit diputus, yaitu lingkaran setan kebijakan.
Dalam urusan pajak, kita pernah menyaksikan bagaimana Tax Amnesty Indonesia 2016 mampu menghadirkan dana dalam waktu singkat. Secara fiskal terlihat sukses. Namun di balik itu, menghasilkan pesan yang merugikan, yakni lahirnya sikap moral hazard bahwa ketidakpatuhan masih bisa dinegosiasikan. Harapan akan adanya pengampunan di masa depan perlahan membentuk perilaku. Kepatuhan tidak tumbuh dari kesadaran, melainkan dari kalkulasi, kapan waktu terbaik untuk tidak patuh dan menunggu relaksasi.
Di sektor energi, pola serupa terjadi. Negara memahami bahwa konsumsi energi, khususnya berbasis BBM, tidak efisien dan rentan terhadap gejolak global. Namun alih-alih mendorong perubahan perilaku secara terbuka melalui kampanye penghematan yang tegas, pendekatan yang diambil cenderung lebih halus. Kekhawatirannya jelas, jika masyarakat didorong berhemat secara agresif, konsumsi bisa turun, ekonomi melambat, dan sektor informal terpukul. Maka dipilihlah jalan tengah. Subsidi dipertahankan, dan ketika perlu, mobilitas ditekan secara implisit.
Work From Home (WFH) masuk sebagai instrumen yang tampak teknokratis, tetapi sesungguhnya politis. WFH bekerja tanpa perlu narasi besar tentang penghematan. Orang tidak diminta mengurangi konsumsi energi, tetapi cukup tidak bepergian. Secara teori, konsumsi BBM turun, kemacetan berkurang, dan biaya transportasi menyusut. WFH menjadi semacam “kebijakan diam-diam”. Efeknya diharapkan terasa tanpa harus memicu resistensi publik.
Namun seperti kebijakan cepat lainnya, WFH juga membawa ilusi jika tidak diikat oleh ukuran yang jelas. Di atas kertas, WFH tampak efisien. Tetapi di lapangan, muncul keraguan yang tidak bisa diabaikan, apakah benar pekerjaan tetap berjalan optimal, atau justru bergeser menjadi “libur yang dikemas kerja”? Pertanyaan ini tidak lahir dari sinisme semata, melainkan dari pengalaman empiris ketika sistem kerja tidak berubah, tetapi lokasi kerja dipindahkan.
Baik dalam pajak, energi, maupun WFH, masalah utamanya bukan pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada satu hal yang terus berulang. yaitu ketiadaan disiplin dalam mengukur hasil. Kita berhenti pada implementasi, tetapi tidak cukup keras memastikan dampaknya.
Kepatuhan pajak tidak benar-benar meningkat karena sinyal kebijakan tidak konsisten, meskipun pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terus diperbaiki. Penghematan energi tidak menjadi budaya karena tidak pernah didorong secara sistematis dan terukur. WFH diragukan efektivitasnya karena tidak berbasis output yang transparan. Dalam semua kasus, yang terjadi adalah pergeseran, bukan perbaikan.
Masalah kemudian tidak hilang, hanya berubah bentuk. Konsumsi BBM mungkin turun, tetapi konsumsi listrik rumah meningkat. Aktivitas kantor berkurang, tetapi produktivitas tidak selalu terjaga. Penerimaan pajak naik sesaat, tetapi kepatuhan jangka panjang tetap rapuh. Negara tampak bergerak, tetapi sebenarnya hanya mengatur ulang posisi dalam lingkaran yang sama.
Lebih jauh lagi, pola ini menciptakan efek psikologis yang tidak kecil. Ketika kebijakan selalu memberi ruang kompromi, publik belajar bahwa disiplin bukanlah keharusan. Ketika yang tidak patuh berkali-kali diberi keringanan, sementara yang patuh tidak mendapat keunggulan yang jelas, rasa keadilan perlahan terkikis. Dalam jangka panjang, ini lebih berbahaya daripada sekadar defisit anggaran atau kenaikan harga energi. Disebut berbahaya karena ini menyangkut fondasi perilaku kolektif.
Di sisi lain, negara memang tidak berada dalam posisi yang mudah. Setiap kebijakan tegas selalu membawa konsekuensi. Mendorong penghematan bisa menekan konsumsi. Menegakkan pajak secara keras bisa memicu resistensi. Mengukur kinerja WFH secara ketat membutuhkan reformasi manajemen yang tidak sederhana. Ada biaya politik di setiap langkah. Sebab kualitas kebijakan mesti diuji, apakah berani menanggung biaya hari ini untuk manfaat jangka panjang, atau terus menundanya.
Selama pilihan yang diambil adalah jalan mudah, lingkaran itu akan terus berputar. Solusi instan akan selalu terlihat berhasil di awal, tetapi menyisakan masalah yang sama di belakang. Dan ketika masalah itu kembali, jawabannya pun akan sama karena kebijakan baru sebenarnya tidak benar-benar baru.
Kita tidak kekurangan instrumen. Kita punya kebijakan fiskal, subsidi, insentif, digitalisasi, hingga WFH. Yang belum konsisten adalah memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas, ditegakkan dengan disiplin, dan tidak dikompromikan oleh kebutuhan sesaat.
Ini bukan soal pajak, bukan soal energi, dan bukan pula soal WFH. Ini soal keberanian untuk keluar dari pola. Keberanian untuk mengatakan bahwa tidak semua kenyamanan hari ini bisa dipertahankan, bahwa disiplin harus dibangun, dan bahwa hasil harus lebih penting daripada sekadar kebijakan.
Selama itu belum berubah, kita tidak sedang menyelesaikan masalah. Kita hanya mengelolanya, membuatnya, rapi dan sistematis. Hasilnya, mungkin selamat untuk jangka pendek, namun untuk jangka panjang gagal keluar dari lingkaran setan ekonomi. (iwa)
