Pemerintah kembali menyalakan mesin ambisi. Kali ini lewat percepatan hilirisasi pertanian menuju biofuel dan bioetanol. Sebuah langkah yang diposisikan sebagai jalan cepat menuju kemandirian energi nasional. Arahan Prabowo Subianto ditangkap sebagai sinyal kuat di tengah geopolitik global yang memanas, Indonesia tidak boleh bergantung pada energi impor.
Di atas kertas, ini terdengar strategis. Bahkan visioner. Pertanian tidak lagi sekadar urusan pangan, tetapi naik kelas menjadi pemasok energi. Jagung, tebu, dan singkong tidak hanya mengisi perut, tetapi juga menggerakkan mesin.
Namun di balik narasi besar itu, ada satu pertanyaan mendasar yang justru terasa dihindari, apakah fondasi sektor pangannya sendiri sudah cukup kuat untuk menanggung ambisi sebesar ini?
Pernyataan Andi Amran Sulaiman yang menyebut “pangan selesai” terdengar menenangkan, tetapi sekaligus problematik. Sebab realitasnya tidak sesederhana itu. Produksi memang membaik di beberapa komoditas, inflasi beras relatif terkendali dalam momentum tertentu, tetapi ketergantungan pada impor untuk sejumlah bahan pangan strategis masih ada. Di sisi lain, daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya pulih.
Artinya, fondasi yang disebut “selesai” itu sebenarnya masih dalam proses.
Lompatan kebijakan mulai terasa terlalu jauh. Dari urusan pangan yang belum sepenuhnya stabil, negara langsung melompat ke agenda energi berbasis pertanian. Dari sawah ke tangki bahan bakar, tanpa jeda yang cukup untuk memastikan keseimbangan.
Masalahnya bukan pada ide biofuel atau bioetanol. Itu sah, bahkan perlu. Banyak negara telah melangkah ke sana. Namun hampir semua belajar dari satu kenyataan penting, bahwa energi berbasis pangan selalu membawa dilema.
Ketika jagung, singkong, dan tebu mulai dilihat sebagai sumber energi, mereka tidak lagi sekadar komoditas pangan. Mereka menjadi komoditas industri. Dan ketika itu terjadi, logika pasar ikut berubah. Harga tidak lagi ditentukan oleh kebutuhan konsumsi, tetapi oleh permintaan energi yang jauh lebih besar dan agresif.
Di sinilah risiko mulai terbuka. Alih fungsi komoditas dari pangan ke energi bisa memicu tekanan harga. Pasokan untuk konsumsi domestik bisa terganggu. Dan dalam banyak kasus di berbagai negara, petani memang diuntungkan dalam jangka pendek, tetapi konsumen menanggung beban dalam bentuk harga yang lebih tinggi.
Indonesia belum benar-benar menyelesaikan persoalan stabilitas pangan, tetapi sudah bersiap masuk ke arena kompetisi antara pangan dan energi. Terlalu kompleks!
Ambisi lain yang tak kalah besar adalah target campuran energi seperti B50 dan E20. Secara konsep, ini menunjukkan keberanian. Namun secara teknis, ini bukan sekadar percepatan. Ini loncatan.
Kapasitas produksi bahan baku, kesiapan industri pengolahan, hingga infrastruktur distribusi masih menjadi pekerjaan besar. Pengalaman pada level campuran yang lebih rendah saja menunjukkan bahwa adaptasi membutuhkan waktu, biaya, dan konsistensi kebijakan.
Jika dipaksakan terlalu cepat, risikonya bukan hanya kegagalan program, tetapi juga distorsi pasar.
Di sisi lain, pola hilirisasi yang kembali mengandalkan BUMN juga mengingatkan pada pendekatan lama. Kuat di desain pusat, tetapi sering lemah di keterhubungan dengan pelaku di lapangan. Petani berpotensi kembali berada di posisi paling bawah, menjadi pemasok bahan baku, bukan penerima utama nilai tambah.
Dalam konteks daerah seperti Lampung, kebijakan ini bahkan terasa lebih kompleks. Sebagai salah satu sentra singkong dan jagung nasional, Lampung berada di garis depan potensi bioetanol. Peluangnya besar, tetapi risikonya juga nyata.
Ketika industri masuk dengan skala besar, struktur pasar bisa berubah. Harga bisa melonjak, tetapi juga bisa tidak stabil. Petani kecil bisa mendapat manfaat, tetapi juga bisa terdesak jika rantai pasok dikuasai oleh pemain besar.
Maka yang dibutuhkan bukan sekadar akselerasi, tetapi presisi.
Jika ingin menjadikan pertanian sebagai basis energi, maka yang harus diperkuat terlebih dahulu adalah fondasinya, produktivitas, efisiensi, dan stabilitas pangan. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko membebani sektor yang sebenarnya masih dalam tahap konsolidasi.
Lebih dari itu, perlu ada kejelasan desain bagaimana memastikan pangan tidak dikorbankan untuk energi? Bagaimana memastikan petani tidak hanya menjadi pemasok murah? Dan bagaimana memastikan nilai tambah benar-benar kembali ke daerah?
Tanpa jawaban konkret atas pertanyaan-pertanyaan itu, hilirisasi berpotensi menjadi sekadar jargon baru dengan wajah lama.
Ambisi memang penting. Negara tidak boleh berjalan lambat di tengah perubahan global. Tetapi ambisi tanpa fondasi yang kuat justru bisa menjadi sumber masalah baru.
Karena kemandirian energi yang dibangun dari sektor pertanian tidak boleh mengorbankan satu hal yang lebih mendasar, yaitu ketahanan pangan itu sendiri.(iwa)
