Pagi itu, halaman Kantor Gubernur Lampung tak sekadar menjadi ruang temu selepas Idulfitri. Ia menjelma ruang refleksi, tempat nilai-nilai Ramadan dipanggil kembali, diuji, lalu diminta untuk tidak berhenti sebagai ritual tahunan.
Di hadapan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran instansi vertikal, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berdiri dengan pesan yang sederhana namun menuntut: Ramadan harus hidup dalam cara bekerja.
Momentum Halal Bihalal Pemerintah Provinsi Lampung 1447 Hijriah, Senin (30/3/2026), bukan hanya ajang saling memaafkan. Lebih dari itu, menjadi titik tolak apakah laku sabar, ikhlas, dan disiplin yang dilatih selama sebulan penuh benar-benar menetap, atau justru luruh bersama gema takbir yang telah berlalu.
“Jika selama Ramadan kita belajar sabar, ikhlas, dan disiplin, maka setelah Ramadan kita harus menjadi pribadi yang lebih baik,” ujar Mirza, suaranya mengalir tenang namun tegas.
Di tengah rutinitas birokrasi yang kerap kaku, pesan itu terasa seperti cermin. Sebab, menurutnya, keberhasilan puasa bukan diukur saat menahan lapar, melainkan pada apa yang tersisa setelahnya, yaitu sikap.
Apakah kesabaran masih hadir saat menghadapi masyarakat yang mengeluh?
Apakah keikhlasan tetap terjaga ketika pekerjaan menumpuk?
Dan apakah disiplin tetap berdiri ketika pengawasan mulai longgar?
Ramadan menemukan maknanya yang paling nyata, bukan di masjid, melainkan di meja pelayanan publik.
Mirza menegaskan, nilai-nilai tersebut harus menjelma dalam tindakan konkret ASN. Disiplin waktu, kejujuran dalam bekerja, ketulusan dalam melayani, hingga keberanian mengambil keputusan yang adil. Semuanya menjadi wajah baru dari ibadah yang diterjemahkan dalam tugas negara.
“Jika selama bulan Ramadan kita bisa disiplin waktu, maka dalam bekerja juga kita harus lebih disiplin lagi, terutama dalam melayani masyarakat. Bekerja dengan jujur, melayani dengan tulus, dan mengambil keputusan dengan adil,” katanya.
Namun, pesan itu tak berhenti pada individu. Ia merambah pada satu persoalan klasik birokrasi: ego sektoral.
Ramadan, kata Mirza, telah mengajarkan kebersamaan. Satu nilai yang seringkali hilang dalam praktik pemerintahan. Ia mengingatkan, keberhasilan tidak pernah lahir dari kerja sendiri-sendiri.
Kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), sinergi dengan kepolisian dan TNI, hingga kesediaan untuk menurunkan ego institusi menjadi kunci agar pelayanan publik tidak tersendat oleh sekat-sekat administratif.
“Mari kita hilangkan ego sektoral, perkuat koordinasi dan kolaborasi. Kita harus menjadi tim yang solid, bukan hanya bekerja bersama, tetapi juga berjuang bersama untuk rakyat Lampung,” ujarnya.
Dalam refleksi itu, Mirza juga memberi ruang penghormatan. Ia mengapresiasi jajaran kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang tetap berjaga selama Ramadan, mengamankan ibadah, mengawal arus mudik dan balik, serta memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara.
Bagi Mirza, kehadiran aparat di lapangan bukan sekadar tugas, melainkan simbol bahwa negara tidak absen di saat-saat penting kehidupan warganya.
“Kehadiran rekan-rekan di lapangan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat,” katanya.
Pada akhirnya, Halal Bihalal itu ditutup dengan ucapan yang barangkali terdengar sederhana, namun sarat makna: permohonan maaf lahir dan batin.
Di balik kalimat itu, terselip harapan yang lebih dalam agar Ramadan tidak benar-benar pergi.
“Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT mengampuni dosa kita dan memberi makna baru dalam kehidupan setelah Ramadan,” tutupnya.
Dan mungkin, di situlah inti dari semuanya. Ramadan tidak selesai, hanya berpindah tempat dari ruang ibadah ke ruang kerja, dari doa ke pelayanan, dari kesalehan personal ke tanggung jawab publik.(IWA)
