LAMPUNG TIMUR — Di tengah forum perencanaan yang kerap identik dengan tumpukan data dan paparan normatif, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengingatkan satu hal mendasar: pembangunan tidak boleh berhenti pada angka.
Pesan itu disampaikan saat membuka Musrenbang RKPD 2027 di Sukadana, Senin (30/3/2026). Bagi Jihan, forum ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang untuk mengoreksi arah, apakah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau hanya berputar dalam rutinitas administratif.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci,” ujarnya.
Namun, yang lebih penting dari sekadar sinergi adalah keberanian keluar dari pola lama. Selama ini, perencanaan kerap terjebak pada formalitas: menyusun program, mengejar serapan anggaran, lalu mengulang siklus yang sama setiap tahun.
Padahal, Lampung kini berada di fase awal RPJPD 2025–2045, sebuah periode krusial yang akan menentukan arah pembangunan jangka panjang. Tahun 2027 bahkan menjadi fase akselerasi dalam RPJMD 2025–2029.
Di atas kertas, capaian Lampung terlihat positif. Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,28 persen, melampaui nasional. Tingkat pengangguran relatif rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia sudah masuk kategori tinggi.
Namun di Lampung Timur, realitasnya belum sepenuhnya sejalan.
Pertumbuhan ekonomi berada di 4,65 persen. Angka kemiskinan masih 12,15 persen, lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Di sinilah, menurut Jihan, perencanaan harus berubah arah.
Bukan lagi sekadar menyusun program, tetapi memastikan dampak. Bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga kualitasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema RKPD 2027: akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri berbasis potensi daerah. Sementara Lampung Timur mendorong pariwisata berkelanjutan berbasis desa.
Kedua arah itu dinilai sejalan. Namun tantangan terbesarnya adalah implementasi—bagaimana potensi benar-benar diolah menjadi kekuatan ekonomi.
Untuk itu, Jihan menekankan tiga prioritas: peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan struktur ekonomi melalui hilirisasi dan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Arah kebijakan ini diperkuat melalui program Desaku Maju, yang difokuskan pada pembangunan ekosistem ekonomi desa.
Berbagai dukungan telah disiapkan: pupuk hayati, mesin pengering, pelatihan vokasi, hingga pembangunan infrastruktur jalan dan bantuan keuangan desa.
Namun kembali, semua itu bergantung pada satu hal: apakah mampu keluar dari pola lama.
Sebab pada akhirnya, yang diuji bukan seberapa banyak program disusun, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat.
Lampung Timur, dalam pandangan Jihan, tidak kekurangan potensi. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk tidak lagi terpaku pada rutinitas angka dan mulai berfokus pada hasil nyata.(iwa)
