Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengirim sinyal keras ke pemerintah daerah untuk tidak “lelet’. Ia meminta daerah yang masih membutuhkan irigasi perpompaan (irpom) diminta segera mengajukan usulan secara online, karena pemerintah pusat siap langsung menggeser anggaran demi mencegah dampak kekeringan.
“Bahkan daerah seluruh Indonesia yang masih butuh irpom segera usulkan sekarang via online. Kepala dinas usulkan cepat agar kita bisa geser anggaran. Yang butuh pompa tolong pantau,” tegasnya dalam rapat di Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Instruksi ini menandai perubahan pendekatan dari prosedural ke respons cepat. Pemerintah pusat membuka ruang fleksibilitas fiskal, namun dengan satu syarat utama: daerah harus bergerak lebih dulu.
Dalam konteks ancaman El Nino, waktu menjadi faktor penentu. Keterlambatan pengajuan bukan lagi soal administrasi, tetapi berisiko langsung pada penurunan produksi pangan di lapangan.
Karena itu, Amran menekankan dua hal sekaligus, yaitu percepatan usulan dan pengawasan distribusi. Tanpa data kebutuhan yang cepat dan akurat, pergeseran anggaran berpotensi tidak efektif. Sebaliknya, tanpa pemantauan ketat, bantuan pompa bisa meleset dari wilayah prioritas.
Bagi daerah agraris seperti Lampung, instruksi ini memiliki implikasi langsung. Di tengah tekanan pada daya beli dan penurunan nilai tukar petani dalam beberapa bulan terakhir, percepatan irpom menjadi penentu apakah produksi bisa bertahan atau justru ikut tertekan akibat kekeringan.
Jika respons daerah lambat, dampaknya tidak hanya pada sektor pertanian, tetapi juga dapat memperdalam pelemahan ekonomi riil yang mulai terlihat sejak awal tahun.
Dengan periode April hingga Juni 2026 sebagai titik kritis, arah kebijakan ini sangat menentukan keberhasilan menjaga produksi pangan melalui kecepatan keputusan dan eksekusi di lapangan.
Lampung jangan menunggu lagi!
