BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung tak hanya menggenjot jumlah Irigasi Perpompaan (Irpom) hingga 1.222 unit pada 2026, tetapi juga menyiapkan skema pendanaan besar berbasis bantuan langsung ke petani. Di balik lonjakan ini, tersimpan strategi percepatan tanam sekaligus upaya menjaga produksi pangan di tengah ancaman kemarau.
Langkah agresif Lampung dalam mempercepat program irigasi pertanian kini memasuki fase yang lebih konkret. Setelah sebelumnya diberitakan adanya lonjakan signifikan usulan Irpom, kini terungkap bahwa pemerintah juga telah mengunci skema pembiayaan yang terstruktur dan langsung menyasar kelompok tani.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira, menegaskan bahwa program ini menjadi bagian dari strategi besar peningkatan produksi pertanian, khususnya padi, guna mendukung target swasembada pangan nasional.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi petani saat ini adalah keterbatasan air, terutama pada musim kemarau dan musim tanam kedua hingga ketiga.
“Karena itu, intervensi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeliharaan jaringan irigasi tersier, irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, hingga pembangunan konservasi seperti dam parit dan long storage,” jelasnya, Senin (06/04/2026).
Data menunjukkan, Irpom Lampung melonjak dari 415 unit pada 2024 menjadi rencana 1.222 unit pada 2026. Jika dikaitkan dengan skema pendanaan, setiap unit Irpom dialokasikan sebesar Rp155,7 juta.
Artinya, hanya untuk Irpom saja, kebutuhan anggaran berpotensi mencapai lebih dari Rp190 miliar.
Belum termasuk program lain yang juga dibiayai melalui Bantuan Pemerintah (Banpem) berupa pemeliharaan jaringan irigasi Rp100 juta/unit, irigasi perpipaan Rp100 juta/unit dan bangunan konservasi Rp127,5 juta/unit.
Kombinasi ini menunjukkan bahwa lonjakan program bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari eskalasi investasi besar di sektor pertanian.
Elvira mengungkapkan bahwa Lampung sebenarnya telah memiliki sistem irigasi permukaan dari bendung dan bendungan yang mengandalkan aliran gravitasi. Namun, sistem ini tidak selalu optimal.
Pada musim kemarau atau musim tanam lanjutan, debit air menurun, bahkan distribusi air terganggu akibat kondisi jaringan yang perlu perbaikan. Maka Irpom dan Irpip berperan sebagai solusi cepat untuk memastikan air tetap tersedia di lahan pertanian.
Dengan kata lain, strategi 2026 bukan membangun dari nol, melainkan memperkuat dan melengkapi sistem yang sudah ada.
Strategi Antisipasi Kemarau
Langkah ini sejalan dengan pernyataan Kepala BRMP Lampung, Endro Gunawan, yang sebelumnya menekankan pentingnya percepatan Irpom untuk menghadapi kemarau yang diprediksi mulai Mei.
Selain itu, petani juga didorong melakukan adaptasi pola tanam, terutama di wilayah yang berisiko tinggi kekeringan.
Dengan adanya kepastian pendanaan, strategi tersebut kini menjadi lebih realistis. Infrastruktur air diperkuat, pola tanam disesuaikan dan produksi tetap dijaga
Saat ini, program masih dalam tahap verifikasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL). Proses ini menjadi kunci untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat langsung dimanfaatkan.
Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan fisik selesai paling lambat Agustus 2026, sehingga petani dapat segera menanam dan memanen pada tahun yang sama.
Pendekatan ini menandai perubahan pola kebijakan dari sekadar serapan anggaran menjadi program cepat guna yang berdampak langsung pada produksi.
Jika ditarik lebih dalam, kebijakan ini menunjukkan pergeseran penting. Irigasi tidak lagi diposisikan hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi sebagai instrumen utama menjaga stabilitas produksi pangan.
Dengan ancaman perubahan iklim yang semakin nyata, Lampung kini bertaruh pada satu hal,
bahwa investasi besar di sektor air mampu menjadi kunci menjaga panen tetap berlangsung.(iwa)
