LAMPUNG: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Menteri Pertanian secara resmi mengumumkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam acara syukuran nasional di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 7 Januari 2026. Momentum nasional ini menjadi penanda penting bagi daerah-daerah produsen pangan, termasuk Provinsi Lampung, yang selama ini berperan strategis menopang pasokan pangan nasional.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengikuti acara syukuran tersebut secara daring dari Desa Kuntoarjo, Kabupaten Pesawaran. Ikut duduk mendampingi, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira.
Kehadiran pimpinan daerah ini menegaskan bahwa capaian swasembada pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi daerah, khususnya Lampung sebagai salah satu lumbung pangan utama di Sumatera.
“Swasembada pangan ini adalah hasil kerja bersama. Lampung bersyukur karena sektor pertanian kita menunjukkan kinerja yang sangat baik sepanjang 2025 dan berkontribusi nyata bagi ketahanan pangan nasional,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, dalam sambutannya.
Sepanjang 2025, sektor pertanian Lampung mencatatkan capaian yang solid. Berdasarkan metode Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik, produksi padi Lampung mencapai 3,2 juta ton, meningkat 408 ribu ton atau 14,63 persen dibandingkan 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak pencatatan KSA dilakukan. Sejalan dengan itu, produksi beras Lampung diperkirakan mencapai 1,84 juta ton, naik 14,65 persen dari tahun sebelumnya.
Capaian produksi tersebut memperkuat posisi Lampung sebagai daerah penyangga utama swasembada pangan nasional. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan pertanian tidak hanya diukur dari volume produksi, melainkan juga dari dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani.
Data BPS menunjukkan sektor pertanian menjadi lokomotif ekonomi Lampung dengan pertumbuhan tertinggi pada triwulan III 2025 sebesar 7,74 persen, serta kontribusi terhadap PDRB mencapai 28,38 persen. Stabilitas harga pangan turut terjaga sepanjang 2025, dengan harga beras medium dan premium relatif stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi.
“Produksi yang kuat harus diikuti tata kelola yang baik. Karena itu, kami menjaga agar gabah tidak keluar dari Lampung, supaya nilai tambahnya dinikmati petani dan pelaku usaha penggilingan di daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga,” kata Gubernur Lampung.
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lampung mencapai 129,33 pada November 2025, menandakan daya beli petani yang menguat. Pemerintah daerah melihat penguatan NTP ini sebagai hasil sinergi kebijakan pusat dan daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira menjelaskan bahwa kebijakan harga dan biaya produksi menjadi faktor kunci. “Penetapan harga gabah kering panen Rp6.500 per kilogram memberi kepastian bagi petani saat panen. Ditambah lagi penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen, margin usaha tani menjadi lebih baik,” ujarnya.
Selain padi dan beras, Lampung juga memperkuat perlindungan bagi petani komoditas unggulan lain. Pemerintah Provinsi Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur tentang tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, serta menetapkan harga acuan pembelian singkong sebesar Rp1.350 per kilogram.
“Kebijakan harga acuan singkong ini penting agar petani mendapatkan kepastian dan pendapatan yang lebih layak. Hilirisasi harus memberi nilai tambah di daerah, bukan hanya bahan mentah yang keluar,” kata Elvira.
Ke depan, Pemprov Lampung menekankan bahwa swasembada pangan harus dibarengi pengelolaan produksi yang lebih terencana. Salah satu pendekatan yang ditekankan adalah pengaturan pola tanam dan panen agar pasokan merata sepanjang tahun.
“Panen tidak harus serentak. Yang kita kejar adalah ketersediaan sepanjang tahun dan harga yang stabil, sehingga petani terlindungi dan konsumen tidak terbebani,” tegasnya.
Dengan fondasi produksi yang kuat, stabilitas harga, serta kebijakan yang berpihak pada petani, Lampung menatap 2026 dengan optimisme. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya menjadikan pertanian sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah.
“Lampung siap terus berada di barisan lumbung pangan nasional. Yang terpenting, pertanian kita tidak hanya kuat dari sisi produksi, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ekonomi daerah tetap stabil,” tutup Gubernur Lampung.(i-nomics)
