Oleh: @i-nomics
Pemerintah Provinsi Lampung menimbang pinjaman Rp 1 triliun untuk mempercepat pembangunan jalan. Pilihannya adalah PT SMI yang stabil dan hemat fiskal atau Bank Jabar yang cepat tetapi lebih mahal. Utang ini bukan sekadar angka, melainkan kendaraan strategis untuk menggerakkan ekonomi dan konektivitas daerah, asalkan dikelola tepat dan transparan. Rencana ini sudah disepakati DPRD, dan saat ini Pemprov tengah menyelesaikan administrasi serta pembahasan dengan Kementerian Keuangan.
Judul tulisan ini, “Sungai Tenang atau Bendungan Cepat,” sengaja dipilih sebagai metafora dua karakter pinjaman yang dipertimbangkan: efisiensi fiskal versus kecepatan pencairan dana. PT SMI diibaratkan sungai yang tenang: bunga rendah, beban APBD ringan, cocok untuk proyek publik strategis yang mendapat dukungan pemerintah pusat. Setiap rupiah pinjaman terasa manfaatnya, terutama pada perbaikan jalan provinsi yang menurunkan biaya logistik dan memperlancar distribusi. Namun, sungai ini hanya bisa dilalui jika dokumen proyek lengkap dan keselarasan dengan agenda nasional terjaga. Kemungkinan ditolak tetap ada bila Lampung dianggap belum siap.
Sebaliknya, Bank Jabar seperti bendungan yang bisa dibuka kapan saja. Dana cepat dicairkan, memberi fleksibilitas bagi Pemprov menyesuaikan pelaksanaan proyek dengan kondisi lapangan. Proyek prioritas bisa segera terealisasi, meski bunga lebih tinggi sehingga arusnya terasa lebih deras dan menambah beban APBD.
Progres pinjaman sejauh ini menunjukkan langkah terukur. Meski dana belum dicairkan, proses persetujuan yang positif menegaskan bahwa utang ini bukan beban, melainkan kendaraan strategis untuk percepatan pembangunan dan manfaat langsung bagi masyarakat Lampung. Dengan perencanaan matang, pengelolaan transparan, dan proyek tepat sasaran, utang—sungai tenang atau bendungan cepat sekalipun—dapat menjadi pijakan menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Mengapa Utang Lebih Banyak Dihabiskan untuk Infrastruktur
Memprioritaskan infrastruktur sebagai penggunaan utama utang adalah strategi fiskal yang efektif. Infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya adalah aset jangka panjang yang manfaatnya dirasakan bertahun-tahun. Di Lampung, akses jalan ke sentra pertanian di Lampung Tengah dan Way Kanan yang rusak membuat biaya transportasi sayur-mayur naik 20–30 persen. Dengan perbaikan jalan menggunakan pinjaman, biaya ditekan, pendapatan petani meningkat, dan distribusi lebih lancar.
Pengalaman daerah lain juga menunjukkan hal serupa. Di Jawa Barat, utang daerah untuk jalan dan fasilitas publik meningkatkan konektivitas kawasan industri, memperlancar logistik, dan mendorong pertumbuhan PAD. Di Palembang, Sumatera Selatan, pinjaman untuk perbaikan infrastruktur utama terbukti meningkatkan arus barang pertanian dan industri. Meski ada biaya bunga, manfaat ekonominya jauh lebih tinggi dibandingkan jika utang dipakai untuk belanja rutin APBD.
Jika Rp 1 triliun Pemprov Lampung digunakan sebagian besar untuk infrastruktur, efeknya bukan hanya pada fisik jalan, tetapi juga pada peningkatan produktivitas ekonomi, efisiensi distribusi, dan potensi PAD yang lebih tinggi. Sebaliknya, penggunaan untuk konsumsi rutin APBD berisiko menambah beban bunga tanpa imbal balik nyata. Prioritas pada infrastruktur memastikan utang menjadi kendaraan strategis untuk pembangunan berkelanjutan.
Menyiasati Beban Bunga dan Pokok Utang
Pinjaman besar membawa peluang sekaligus risiko, terutama jika bunga dan pokok membebani APBD tahunan. Setiap pinjaman harus dipandang sebagai investasi jangka menengah, bukan konsumsi rutin. Utang untuk infrastruktur menghasilkan aset produktif:, jalan yang baik memperlancar distribusi, menurunkan biaya logistik, dan membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Manfaat ini bisa menutup sebagian biaya bunga.
Strategi pertama adalah memilih skema pembiayaan yang sesuai. PT SMI menawarkan bunga rendah dan tenor menengah, sehingga cicilan tahunan lebih ringan. Bank Jabar memberi fleksibilitas pencairan cepat, namun bunga lebih tinggi, sehingga arus kas APBD perlu perencanaan ketat.
Kedua, Pemprov dapat menyelaraskan jadwal pembayaran dengan penerimaan APBD. Misalnya, membagi cicilan pokok beberapa tahun atau menyesuaikan pembayaran bunga dengan musim PAD terbesar, sehingga utang tidak mengganggu program rutin.
Ketiga, proyek yang dibiayai utang harus memberikan nilai tambah nyata. Jalan provinsi yang lancar dan terhubung ke sentra ekonomi meningkatkan PAD, menurunkan biaya operasional pemerintah dan swasta, serta menambah produktivitas masyarakat. Dengan strategi ini, pembayaran bunga dan pokok menjadi bagian dari siklus investasi yang memberi manfaat, bukan sekadar beban tahunan.
Dengan perencanaan matang, fokus pada proyek produktif, dan strategi pembayaran cermat, Lampung bisa memastikan utang menjadi pengungkit pembangunan, bukan beban APBD yang mengikat. Namun, jika ketiga strategi ini gagal atau perencanaan buruk, maka sungai yang tenang sekalipun maupun bendungan cepat bisa berubah menjadi musibah, menimbulkan beban besar yang menyengsarakan masyarakat.***
