LAMPUNG – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai kunci penurunan pengangguran, sebuah pesan yang dinilai sangat relevan bagi Provinsi Lampung yang masih bergantung pada UMKM sektor informal.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, struktur UMKM di daerah ini didominasi sektor kuliner dan food & beverage, disusul fesyen, kerajinan, dan jasa lainnya. Dominasi tersebut membuat UMKM cepat tumbuh secara jumlah, namun belum sepenuhnya efektif mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang berkelanjutan.
Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, menegaskan kewirausahaan tidak bisa dibangun melalui slogan, melainkan lewat intervensi kebijakan yang nyata, mulai dari pendidikan vokasi, inkubasi bisnis, hingga akses pembiayaan yang inklusif.
“UMKM harus naik kelas dan masuk ke rantai pasok formal agar benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah, bukan hanya penampung tenaga kerja sementara,” kata Nunik dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 09 Januari 2026.
Secara nasional, UMKM menyerap lebih dari 60 persen tenaga kerja, namun sebagian besar berada di sektor informal dengan produktivitas rendah. Pola ini juga tercermin di Lampung, di mana UMKM menjadi pilihan utama masyarakat untuk bertahan di tengah terbatasnya lapangan kerja formal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran nasional pada Agustus 2025 mencapai 7,46 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,85 persen. Melambatnya sektor manufaktur turut mempersempit peluang kerja formal, termasuk di daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Nunik mendorong optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual pada 2026, khususnya bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM muda di daerah. Skema pembiayaan dengan plafon hingga Rp500 juta ini diharapkan mampu mendorong UMKM Lampung bertransformasi dari usaha bertahan hidup menjadi usaha berorientasi pasar nasional hingga global.(i-nomics)
