Lampung menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Namun untuk mencapainya, provinsi ini membutuhkan mesin ekonomi baru melalui investasi, hilirisasi, dan penciptaan nilai tambah sektor unggulan.
@Iwa Perkasa
Delapan persen terdengar seperti angka yang kecil. Hanya terpaut beberapa poin dari pertumbuhan ekonomi Lampung saat ini yang berada di kisaran 5 persen.
Namun di balik selisih yang tampak tipis itu, tersimpan tantangan yang sangat besar. Jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan, Lampung harus menambah sekitar Rp250 triliun aktivitas ekonomi baru dalam lima tahun ke depan. Angka itu hampir setengah dari ukuran perekonomian Lampung saat ini.
Pertanyaannya, dari mana tambahan ekonomi sebesar itu akan datang?
Pertanyaan inilah yang menjadi benang merah dalam rapat Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Daerah yang dipimpin Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, bersama Bank Indonesia, OJK, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan sejumlah perangkat daerah beberapa waktu lalu.
Dalam rapat tersebut, Mirza menyampaikan satu pernyataan yang mungkin menjadi titik awal untuk memahami tantangan ekonomi Lampung ke depan.
“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Karena itu diperlukan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak.”
Pernyataan sangat penting, sebab selama ini banyak daerah masih menempatkan APBD sebagai instrumen utama penggerak ekonomi. Padahal kemampuan fiskal daerah memiliki batas. Belanja pemerintah dapat menjadi pemicu, tetapi tidak cukup besar untuk menciptakan lonjakan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan nilai PDRB Lampung yang telah mencapai lebih dari Rp523 triliun, tambahan pertumbuhan menuju level 8 persen membutuhkan mesin ekonomi yang jauh lebih besar daripada sekadar peningkatan belanja daerah.
Lampung Tidak Kekurangan Potensi
Sesungguhnya, Lampung memiliki modal yang relatif lengkap.
Provinsi ini merupakan salah satu sentra produksi pangan nasional. Padi, jagung, singkong, tebu, kopi, kakao, sawit, hingga peternakan menjadi fondasi ekonomi yang telah terbentuk selama puluhan tahun.
Secara geografis, Lampung juga berada pada posisi yang strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra. Infrastruktur jalan tol, pelabuhan, serta kedekatan dengan pasar terbesar di Indonesia memberikan keuntungan yang tidak dimiliki banyak provinsi lain.
Karena itu, persoalan utama Lampung bukan kekurangan sumber daya.
Persoalannya adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi nilai tambah yang lebih besar.
Mirza sendiri menegaskan bahwa pertumbuhan yang ingin dikejar bukan sekadar pertumbuhan angka statistik.
“Pertumbuhan ekonomi yang kita dorong harus inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan itu benar-benar dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, maupun penurunan kemiskinan.”
Di sinilah ukuran keberhasilan sesungguhnya berada.
Setop Menjual Bahan Mentah
Selama bertahun-tahun, ekonomi Lampung ditopang oleh sektor primer, terutama pertanian dan perkebunan.
Model ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah, tetapi memiliki keterbatasan. Nilai tambah terbesar sering kali justru dinikmati di luar daerah karena komoditas dijual dalam bentuk bahan mentah atau setengah jadi.
Singkong menjadi contoh paling mudah.
Lampung adalah produsen singkong terbesar nasional. Namun nilai ekonomi terbesar bukan berasal dari umbi singkong itu sendiri, melainkan dari produk turunannya, mulai dari tepung industri, bahan pangan olahan, hingga energi terbarukan.
Hal yang sama berlaku pada tebu, sawit, kopi, dan berbagai komoditas unggulan lainnya.
Karena itu, hilirisasi menjadi salah satu kata kunci yang terus muncul dalam agenda pembangunan ekonomi Lampung.
Bukan sekadar membangun pabrik, melainkan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang sehingga manfaat ekonomi dapat tinggal lebih lama di dalam daerah.
Investasi Menjadi Penentu
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung dalam rapat tersebut juga mengingatkan bahwa tantangan terbesar pembangunan daerah saat ini adalah kesenjangan pembiayaan.
Kebutuhan pembangunan terus meningkat, sementara kemampuan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan.
Artinya, pertumbuhan 8 persen hampir mustahil dicapai tanpa masuknya investasi baru dalam skala besar.
Investasi inilah yang akan menentukan apakah Lampung mampu membangun industri pengolahan baru, memperluas kapasitas produksi, meningkatkan produktivitas pertanian, dan membuka lapangan kerja yang lebih luas.
Dalam konteks ini, proyek-proyek seperti bioetanol, pengembangan kawasan industri, penguatan logistik, hingga modernisasi sektor pertanian menjadi lebih penting daripada sekadar angka investasi yang diumumkan setiap tahun.
Yang dibutuhkan bukan hanya investasi yang besar, melainkan investasi yang mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
PR Besar Lima Tahun ke Depan
Target 8 persen bukan sekadar target pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
Ia adalah ukuran tentang seberapa cepat Lampung mampu bertransformasi dari daerah penghasil komoditas menjadi daerah pencipta nilai tambah.
Jika transformasi itu berhasil, Lampung tidak hanya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga lapangan kerja yang lebih banyak, pendapatan petani yang lebih baik, dan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
Namun jika tetap mengandalkan pola lama, pertumbuhan kemungkinan akan bergerak stabil di kisaran saat ini tanpa mampu melakukan lompatan yang signifikan.
Karena itu, pekerjaan rumah terbesar Lampung bukan sekadar mengejar angka 8 persen.
Pekerjaan rumah sesungguhnya adalah membangun mesin ekonomi baru yang cukup kuat untuk membawa provinsi ini naik kelas dalam lima tahun ke depan. *****
