JAKARTA — Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski menghadapi kritik dan penolakan dari sebagian kelompok mahasiswa. Bagi Istana, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan mandat politik yang menjadi salah satu alasan utama Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan rakyat dalam Pemilu 202
Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari saat merespons tuntutan sejumlah kelompok mahasiswa yang meminta program Makan Bergizi Gratis dihentikan.
Menurut Qodari, tuntutan penghentian total MBG bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi karena program tersebut merupakan janji kampanye yang secara terbuka disampaikan kepada publik dan menjadi bagian dari kontrak politik Prabowo dengan pemilih.
“MBG tidak bisa begitu saja diminta berhenti. Presiden Prabowo dipilih rakyat karena program-program yang dijanjikannya, termasuk Makan Bergizi Gratis. Karena itu program ini harus dijalankan,” kata Qodari, seperi dikutip wartaekonomi.co.id.
Ia menilai kritik terhadap pelaksanaan program merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan dalam sistem demokrasi. Namun pemerintah membedakan antara kritik terhadap tata kelola program dengan tuntutan penghentian program secara keseluruhan.
Menurutnya, jika terdapat persoalan teknis, distribusi, kualitas layanan, atau efektivitas pelaksanaan di lapangan, pemerintah membuka ruang evaluasi dan perbaikan.
Sebaliknya, penghentian total program dinilai tidak sejalan dengan mandat yang telah diberikan masyarakat melalui proses pemilihan umum.
“Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan diperbaiki. Kritik yang bersifat teknokratis dan konstruktif akan menjadi bahan evaluasi pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan posisi pemerintah yang semakin tegas terhadap MBG sebagai program prioritas nasional.
Sejak awal masa pemerintahan, MBG ditempatkan sebagai salah satu instrumen utama pembangunan sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi anak sekolah. Pemerintah menilai investasi pada gizi memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan, kemampuan belajar, produktivitas, hingga daya saing generasi mendatang.
Karena itu, meskipun implementasi awal masih menghadapi berbagai tantangan, pemerintah memastikan program tersebut tetap berjalan sambil terus dilakukan penyempurnaan.
Qodari juga mengaitkan MBG dengan sejumlah agenda strategis lain yang sedang dijalankan Presiden Prabowo, mulai dari reformasi tata niaga sumber daya alam hingga perluasan akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat.
Seluruh program tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi yang dijanjikan. Karena itu berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan program-program tersebut,” katanya.
Di tengah perdebatan yang berkembang, sikap pemerintah kini terlihat semakin jelas. Perdebatan mengenai MBG tidak lagi berada pada pertanyaan apakah program itu akan dilanjutkan atau dihentikan.
Bagi pemerintah, keputusan itu sudah selesai.
Yang terbuka untuk diperdebatkan adalah bagaimana memastikan program tersebut berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.(ipta)
