BANDAR LAMPUNG – Kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung dinilai mengalami disorientasi parah akibat ketimpangan perlakuan antara jalur akademik (SMA) dan jalur vokasi (SMK).
Platform kajian kebijakan publik Nomics menyoroti bahwa di balik euforia lonjakan kelulusan siswa SMA ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), terdapat kegagalan struktural besar di sektor SMK yang kini memimpin statistik sebagai penyumbang pengangguran terdidik akibat salah urus ekosistem industri daerah [SNBT dan SPMB Lampung Bersinar, Tetapi Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai].
Analisis mendalam Nomics memetakan dua ironi besar yang terjadi secara bersamaan di Bumi Ruwa Jurai:
- 1. Jalur SMA Dirayakan, Tapi Menuju Menara Gading: Kelulusan siswa SMA dari pelosok daerah ke PTN melonjak drastis [Jalan ke Kampus Negeri Makin Terbuka, Apa yang Sedang Terjadi di Lampung?]. Namun, pemerintah daerah alpa mengantisipasi jebakan UKT mahal dan ketiadaan industri lokal berteknologi tinggi. Akibatnya, mahasiswa asal Lampung terancam putus kuliah atau terpaksa melakukan eksodus tenaga kerja (brain drain) ke Pulau Jawa setelah lulus nanti.
- 2. Jalur SMK Sekarat dan Salah Arah: SMK yang didesain untuk langsung bekerja justru mengalami disorientasi massal. Banyak lulusan SMK terpaksa ikut berburu kursi kuliah umum jalur SNBT karena keahlian mereka tidak terserap oleh industri lokal yang miskin hilirisasi [SNBT dan SPMB Lampung Bersinar, Tetapi Ujian Sesungguhnya Baru Dimulai]. Link and Match yang digemborkan selama ini terbukti mandul dan hanya menjadi slogan di atas kertas.
Kondisi kritis di sektor vokasi ini mengarahkan telunjuk langsung kepada kinerja Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Publik mempertanyakan apa saja yang dikerjakan oleh bidang terkait di tengah kemunduran mutu lulusan kejuruan. Nomics mencatat empat rapor merah kinerja Bidang SMK Lampung:
- Seremoni Tanpa Dampak: Kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) hanya berhenti pada penandatanganan berkas MoU di atas meja, tanpa adanya komitmen konkret serapan kuota tenaga kerja bagi lulusan lokal.
- Ketimpangan Fasilitas Ekstrem: Kabid SMK dinilai gagal meratakan bantuan alat praktik modern. SMK di wilayah pelosok (seperti Mesuji dan Pesisir Barat) masih menggunakan fasilitas usang, membuat lulusannya kalah saing sejak dalam pikiran.
- Pembiaran Jurusan Jenuh: Bidang SMK lambat melakukan moratorium (penutupan) terhadap jurusan yang sudah kelebihan pasokan di pasar kerja (seperti Akuntansi dan Administrasi Perkantoran), serta gagap menggeser fokus ke sektor pertanian modern berbasis teknologi (Smart Agriculture) yang menjadi urat nadi ekonomi Lampung.
“Disdikbud Lampung jangan hanya sibuk memoles wajah lewat prestasi SMA masuk PTN, sementara mata pencaharian anak-anak SMK dikorbankan. Kabid SMK harus bertanggung jawab atas krisis identitas vokasi ini. Menjejalkan anak SMK ke perguruan tinggi umum adalah bentuk pengakuan tidak langsung bahwa pemda gagal menyediakan lapangan kerja siap pakai,” tegas Tim Analis Nomics.
Atas dasar sengkarut ganda ini, Nomics mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan evaluasi total secara radikal:
- Audit Kinerja Bidang SMK Disdikbud Lampung: Mendesak perombakan birokrasi yang hanya bekerja secara administratif formalitas tanpa indikator capaian serapan kerja yang riil.
- Integrasi Kurikulum dan Peta Jalan Industri Daerah: Memaksa sektor industri agro dan pelabuhan di Lampung untuk menyerap lulusan SMK lokal melalui skema insentif pajak daerah.
- Bantuan Afirmatif Keberlanjutan Studi SMA: Menyediakan skema beasiswa daerah guna mengantisipasi mahasiswa kurang mampu yang lolos PTN agar tidak gugur di tengah jalan akibat beban fiskal kampus.
Analisis kritis dan data lengkap mengenai komparasi dunia SMA-SMK serta potret masa depan pendidikan Lampung ini dapat diakses secara terbuka melalui artikel komprehensif pada tautan resmi nomics.id.
Tentang Nomics:Nomics adalah platform independen kajian kebijakan publik dan analisis ekonomi yang berfokus pada penyajian data makro dan mikro secara kritis, objektif, dan solutif demi mendorong pembangunan daerah yang lebih inklusif.
