@i-nomics
Tahun 2026 menandai awal pembangunan Lampung yang lebih berani. Di tengah keterbatasan fiskal, pertumbuhan PAD yang lambat, dan praktik tunda bayar, pemerintah provinsi mengambil langkah jarang dilakukan daerah lain: memanfaatkan pinjaman daerah untuk mendanai sebagian besar proyek infrastruktur strategis.
Lampung menargetkan perbaikan 62 ruas jalan dan pembangunan atau penanganan 7–24 jembatan, dengan total anggaran Rp1,25 triliun. 80% bersumber dari pinjaman Rp1 triliun, sisanya ditopang APBD Rp250 miliar.
Dengan target PAD Lampung 2025 sekitar Rp3,4 triliun, rasio utang terhadap PAD diperkirakan 30%, yang masih berada dalam zona aman jika bunga rendah, tenor panjang, dan cicilan disiplin. Meski demikian, langkah ini tetap membuat dompet daerah ikut tegang, menuntut pengelolaan anggaran cermat agar belanja rutin seperti pendidikan, kesehatan, dan gaji pegawai tidak terganggu.
Langkah ini mengandung risiko cicilan dan bunga yang menuntut disiplin anggaran, sementara keberhasilan proyek tergantung prioritas tepat dan pengawasan ketat. Namun manfaatnya signifikan: konektivitas meningkat, biaya logistik turun, investasi tumbuh, dan lapangan kerja lokal tercipta. Lampung menunjukkan strategi fiskal berani tapi rasional, menyeimbangkan percepatan pembangunan dan tanggung jawab keuangan.
Kebijakan ini juga mendapat penegasan dari pejabat terkait. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan, “Tahun 2026 kami tetapkan sebagai tahun percepatan pembangunan daerah, termasuk perbaikan infrastruktur jalan secara terarah. Kebijakan ini dilaksanakan agar setiap anggaran kembali kepada rakyat, berputar di Lampung, dan memberi dampak nyata bagi mobilitas, konektivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah.”
Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan menambahkan, “Pembangunan didorong dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan warga, mulai dari penguatan desa, penggerakan pasar rakyat, hingga perbaikan pelayanan publik agar semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada rakyat. Prioritas infrastruktur jalan dilakukan secara lebih terarah agar setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi masyarakat.”
Sementara itu, Kepala BMBK M. Taufiqullah menjelaskan, “Perbaikan jalan dan pembangunan jembatan dilakukan dengan anggaran yang cukup besar, sehingga peningkatan kondisi jalan diperkirakan akan signifikan. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan jalan‑jalan di Lampung lebih tahan lama dan dapat mendukung konektivitas antarwilayah.”
Dengan integrasi kebijakan dan pengawasan pejabat, keberanian Lampung berutang untuk infrastruktur 2026 bukan sekadar angka, tetapi langkah strategis yang menekankan manfaat nyata bagi masyarakat, efektivitas anggaran, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Rasio Utang Masih Terkendali
Dengan APBD menanggung Rp250 miliar dan pinjaman Rp1 triliun, rasio utang terhadap PAD 30% masih tergolong aman. Struktur pembiayaan ini memungkinkan Lampung untuk mempercepat proyek prioritas tanpa harus menunggu seluruh dana APBD tersedia, sehingga pembangunan jalan dan jembatan strategis bisa segera dimulai. Di titik ini, langkah berhutang dinilai cerdas, karena menjawab persoalan cashflow daerah yang berasal dari pendapatan daerah yang yang biasa “seret” di semester pertama.
Lampung juga cerdas dengan memilih ruas jalan dan jembatandengan cermat, menargetkan lokasi yang memberi manfaat ekonomi dan sosial jangka panjang di kantong-kantong produksi pertanian. Dengan begitu, setiap rupiah pinjaman digunakan secara efisien, dan proyek yang selesai bisa langsung meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempermudah distribusi barang, dan membuka akses bagi masyarakat ke pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
Cicilan pinjaman disusun sesuai kemampuan fiskal dan target PAD realistis, agar pembayaran bunga dan pokok tidak membebani belanja rutin pemerintah. Dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, risiko utang bisa dikendalikan, sementara proyek tetap berjalan sesuai rencana. Transparansi penggunaan dana menjadi kunci, memastikan setiap investasi infrastruktur tetap produktif dan manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat.
Dampak sosial-ekonomi dari proyek ini juga nyata. Jalan dan jembatan yang tepat sasaran meningkatkan mobilitas masyarakat, menurunkan biaya logistik, dan membuka peluang ekonomi lokal. Tenaga kerja terserap, petani dan pelaku UMKM lebih mudah menjual produk, dan investor pun terdorong menanam modal karena akses transportasi yang lebih lancar. Dengan demikian, utang yang digunakan bukan sekadar beban, tetapi investasi produktif jangka menengah hingga panjang yang memberi efek berganda bagi ekonomi Lampung.
Secara keseluruhan, strategi ini menegaskan bahwa pengambilan risiko terukur dengan pemilihan proyek tepat, pengelolaan fiskal disiplin, dan transparansi tinggi, merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan yang rasional. Lampung tidak hanya bergerak cepat membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan langkah berani ini tetap aman secara fiskal dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Infrastruktur diharapkan menjadi magnet investasi, menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menimbulkan efek ekonomi berantai. Keberhasilan jangka panjang membutuhkan manajemen proyek disiplin, pemeliharaan teratur, dan standar kualitas. Jika dijalankan tepat, setiap rupiah pinjaman tidak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga fondasi pertumbuhan ekonomi Lampung yang berkelanjutan.
Lampung 2026 tidak hanya berani berutang, tetapi juga berhasil mengubah risiko menjadi peluang pembangunan konkret, menandai era baru provinsi yang agresif, dan tetap aman secara fiskal, meski dompet tetap ikut “tegang” di belakang layar.***
