Kamis Beradat, pada akhirnya, bukan tentang siapa paling Lampung, atau siapa paling patuh pada simbol. Ia adalah upaya negara membuka ruang agar bahasa dan budaya daerah tidak hilang dari kehidupan sehari-hari.
***
Pagi ini, Kamis Beradat bergerak dari ruang-ruang kerja ke ruang percakapan publik. Ia dibicarakan dengan beragam nada. Ada yang menyambutnya sebagai ikhtiar merawat identitas, ada pula yang menanggapinya dengan kehati-hatian melalui kritik yang serius. Istilah-istilah besar pun mengemuka, tentang keberagaman, tentang ekonomi, tentang beban simbolik. Program yang di satu ruang kantor terasa bersahaja itu, di ruang wacana yang lebih luas, mengundang ajakan untuk berpikir bersama tentang bagaimana pelestarian budaya dijalankan tanpa kehilangan rasa keadilan.
Di ruang kerjanya, Thomas Amirico, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, memilih menjelaskan Kamis Beradat dengan nada yang tenang. Tidak ada diksi birokratis yang kaku, tidak pula upaya membantah kritik satu per satu. Baginya, kebijakan ini harus dipahami sebagai proses pembiasaan, bukan sebagai instruksi yang menekan.
“Kamis Beradat bukan soal mengganti Bahasa Indonesia, dan sama sekali bukan untuk menyingkirkan siapa pun,” kata Thomas. Ia menegaskan, Bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dalam pelayanan publik. Penggunaan bahasa Lampung bersifat kontekstual, terutama dalam ruang internal pemerintahan dan pendidikan, sebagai upaya menghadirkan kembali bahasa daerah yang kian jarang terdengar.
Kekhawatiran tentang etnosentrisme, dan eksklusivitas, menurut Thomas, justru menjadi pengingat penting agar kebijakan ini dijalankan dengan penuh kesadaran sosial. Lampung, katanya, tumbuh dari keberagaman, dari sejarah panjang transmigrasi, perjumpaan etnis, dan pembauran budaya. “Karena itu, Kamis Beradat tidak boleh memecah, justru harus merangkul,” ujarnya. Dalam praktiknya, setiap layanan yang berpotensi terhambat oleh kendala bahasa tetap wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
Kamis Beradat jauh dari pemikiran menempatkan budaya, bahasa, adat, atau nilai-nilai Lampung sebagai pusat dan ukuran utama, lalu secara sadar atau tidak menilai kelompok lain dengan standar tersebut. “Kita tidak inginkan itu.”
Soal tudingan “pajak budaya tersembunyi” yang dikaitkan dengan kewajiban mengenakan batik Lampung, Thomas menjelaskan bahwa tidak ada keharusan membeli pakaian baru. ASN dan tenaga pendidik dipersilakan menggunakan batik Lampung yang sudah dimiliki, termasuk batik lama bermotif daerah. “Ini bukan kebijakan belanja, bukan pula proyek ekonomi terselubung,” katanya. Ia menekankan, pemerintah daerah tidak ingin satu pun kebijakan budaya berujung pada beban ekonomi bagi pegawai kecil, tenaga honorer, maupun keluarga peserta didik.
Di sektor pendidikan, Kamis Beradat juga tidak dimaksudkan sebagai penambahan beban kurikulum. Bahasa Lampung diperkenalkan sebagai pengayaan, sebuah upaya menumbuhkan rasa akrab, bukan tuntutan akademik. Anak-anak, kata Thomas, cukup dikenalkan, diajak mendengar, dan diajak mengenal. Tidak ada penilaian, tidak ada sanksi, apalagi pemaksaan.
“Pelestarian bahasa tidak bisa dilakukan dengan tekanan,” ujarnya. “Ia tumbuh dari kebiasaan, dari rasa memiliki. Kalau dipaksakan, yang lahir justru penolakan.”
Kritik yang menyebut Kamis Beradat sebagai kebijakan seremonial juga tidak ia sangkal sepenuhnya. Ia mengakui, simbol memang berisiko berhenti di permukaan jika tidak diiringi pemahaman. Karena itu, ia menilai kebijakan ini harus terus dievaluasi, disempurnakan, dan dibuka terhadap masukan publik. “Budaya bukan milik pemerintah. Pemerintah hanya memfasilitasi ruangnya,” katanya.
Menjelang siang, suasana kantor berjalan seperti biasa. Tidak semua orang fasih berbahasa Lampung, tidak semua percakapan berjalan mulus. Namun di situlah, menurut Thomas, makna Kamis Beradat bekerja sebagai proses, bukan hasil instan. Sebuah upaya kecil untuk mengingatkan bahwa bahasa daerah tidak harus ditempatkan di museum, tetapi juga tidak boleh dipaksakan sebagai ukuran loyalitas.
“Kami tidak sedang membangun pagar identitas,” ujar Thomas pelan. “Kami sedang mencoba merawat rumah bersama, agar semua yang tinggal di dalamnya merasa memiliki.”
Di antara batik yang dikenakan seadanya dan kopi yang diminum perlahan, Kamis Beradat hari itu terasa tidak menggelegar. Ia hadir sebagai ajakan sunyi: bahwa pelestarian budaya bisa berjalan berdampingan dengan inklusivitas, selama dijalankan dengan akal sehat dan empati.(i-nomics)
