@i-nomics
INDONESIA kembali menegaskan ambisinya di panggung ekonomi hijau global. Setelah sempat tertahan, pemerintah membuka kembali perdagangan karbon internasional, memperkuat sistem registry nasional, serta membawa target nilai transaksi hingga belasan triliun rupiah ke forum dunia. Langkah ini menandai babak baru, menempatkan karbon tidak lagi cuma sebagai isu lingkungan, melainkan sebagai instrumen ekonomi dan diplomasi nasional.
Optimisme itu berangkat dari modal alam Indonesia yang nyata dan kebutuhan karbon dunia yang dipastikan terus meningkat. Indonesia memiliki hutan tropis, mangrove terluas di dunia, dan ekosistem berbasis alam yang secara teoritis menjadikannya salah satu pemasok kredit karbon terbesar di pasar global. Dalam lanskap dunia yang kian menuntut penurunan emisi, posisi ini memberi Indonesia keunggulan strategis.
Namun di balik narasi besar tersebut, kinerja pasar karbon domestik masih menyisakan tanda tanya. Dua tahun sejak diluncurkan, geliat perdagangan di bursa karbon nasional belum sebanding dengan potensi yang sering diklaim.
Likuiditas terbatas, harga karbon belum terbentuk kuat, dan partisipasi pelaku usaha cenderung berhati-hati. Fakta ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada ketersediaan aset karbon, melainkan pada tingkat kepercayaan pasar.
Pemerintah tampaknya menyadari tantangan itu. Fokus kebijakan kini bergeser dari sekadar membangun pasar menuju memperkuat integritas. Sistem registry nasional diperketat, standar pengukuran dan verifikasi emisi diperbaiki, serta kolaborasi dengan lembaga dan standar internasional digencarkan. Arah kebijakannya jelas, yakni Indonesia tidak ingin menjadi pasar karbon murah, tetapi pasar karbon yang kredibel.
Pendekatan ini penting di tengah meningkatnya skeptisisme global terhadap praktik greenwashing dan proyek karbon berisiko tinggi. Pasar karbon internasional saat ini tidak lagi bertumpu pada volume semata, melainkan pada kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Tanpa itu, keunggulan modal alam justru bisa berubah menjadi beban reputasi.
Meski demikian, penguatan regulasi di tingkat pusat belum cukup. Pasar karbon akan diuji di level implementasi. Proyek karbon berbasis alam, baik di sektor kehutanan, pesisir, maupun pertanian membutuhkan kesiapan kelembagaan, kapasitas teknis, serta mekanisme distribusi manfaat yang adil. Tanpa itu, pasar karbon berisiko menjadi instrumen elitis yang jauh dari kepentingan publik.
Dengan keadaan ini, pasar karbon Indonesia kini berada di persimpangan. Momentum global terbuka, regulasi mulai dibenahi, dan peluang pembiayaan hijau semakin nyata. Namun tanpa konsistensi tata kelola, pengawasan ketat, dan keberanian memastikan manfaatnya inklusif, janji besar itu bisa kembali tertahan.
Optimisme memang beralasan. Tetapi seperti pasar itu sendiri, kepercayaan tidak dibangun dari klaim, melainkan dari praktik. Dan di situlah beratnya tata kelola pasar karbon Indonesia sedang diuji.***
