Tolak Menua Sebelum Kaya, Lampung Harus Gaspol
@i-nomics
JIKA Lampung benar-benar ingin keluar dari jebakan “menua sebelum kaya”, maka satu hal harus diakui lebih dulu, bahwa Lampung tidak punya waktu banyak. Sebab, bonus demografi bukan aset permanen. Bonus itu hanya jendela singkat, dan sebagian sudah bocor. Karena itu, Lampung tidak bisa lagi bergerak normatif. Lampung harus gaspol, cepat, terarah, dan fokus pada produktivitas manusia.
Langkah pertama harus menahan kebocoran. Penting menggarisbawahi, usia produktif Lampung pergi bukan karena kurang cinta daerah, tetapi karena tidak ada pekerjaan bermutu yang menahan mereka.
Dalam jangka pendek, pemerintah daerah harus menggeser orientasi kebijakan dari sekadar pertumbuhan fisik ke penciptaan kerja nyata. Bukan proyek mercusuar, melainkan pekerjaan cepat yang langsung menyerap tenaga muda di agroindustri skala menengah, logistik pangan, konstruksi berbasis padat karya produktif, serta pariwisata lokal yang terhubung dengan ekonomi warga.
APBD memegang peran kunci. Selama belanja daerah masih dominan untuk belanja rutin dan proyek dengan dampak ekonomi rendah, bonus demografi akan terus bocor. Sebagian anggaran harus dialihkan secara sadar ke peningkatan produktivitas manusia lewat pelatihan kerja singkat berbasis kebutuhan industri lokal, sertifikasi cepat, dan subsidi upah awal bagi pekerja muda. Ukurannya bukan serapan anggaran, melainkan berapa anak muda yang tertahan untuk tidak pergi.
Lampung juga harus menghentikan ilusi pelatihan tanpa pekerjaan. Keterhubungan antara SMK, perguruan tinggi, dan dunia usaha harus bersifat wajib, bukan imbauan. Setiap program pelatihan harus berbasis permintaan riil, dengan skema penempatan kerja yang jelas. Tidak ada lagi pendidikan yang mencetak lulusan tanpa pasar, karena itu hanya mempercepat migrasi keluar.
Namun menahan saja tidak cukup. Dalam jangka menengah, Lampung harus mengubah struktur ekonominya. Selama perekonomian bertumpu pada komoditas mentah dan sektor informal, usia produktif akan tetap tidak produktif. Kuncinya adalah hilirisasi dan industrialisasi berbasis loka, bukan pabrik besar yang terlepas dari ekonomi daerah, tetapi industri pengolahan yang menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan nilai tambah di tempat.
Pendidikan vokasi harus ditempatkan sebagai mesin ekonomi, bukan pelengkap statistik. SMK dan politeknik diarahkan secara tegas untuk menopang klaster industri unggulan Lampung. Pemerintah daerah tidak cukup menjadi regulator, tetapi harus bertindak sebagai market maker tenaga kerja, memastikan lulusan terserap dan industri mendapatkan pasokan pekerja terampil.
Peran BUMD dan bank daerah juga harus direposisi. Selama BUMD hanya menjadi beban APBD dan bank daerah berhati-hati berlebihan, ekonomi lokal tidak akan bergerak. Akses pembiayaan untuk UMKM produktif, industri lokal, dan wirausaha muda harus menjadi prioritas, bukan sekadar jargon inklusi keuangan.
Yang paling mendasar, Lampung harus mengubah cara mengukur keberhasilan. Berhenti berbangga pada besarnya proporsi usia produktif. Mulai ukur hal yang lebih jujur, berapa yang bekerja di Lampung, berapa yang produktif, dan berapa yang benar-benar membangun daerahnya sendiri. Tanpa perubahan paradigma ini, Lampung akan terus tampak muda di statistik, tetapi menua di ekonomi.
Gaspol bukan berarti tergesa-gesa, melainkan berani memilih prioritas. Lampung tidak kekurangan manusia, tetapi kekurangan keberpihakan kebijakan pada manusia. Jika usia produktif bisa ditahan, dimampukan, dan diberi ruang tumbuh, Lampung masih punya peluang menolak menua sebelum kaya. Jika tidak, sejarah akan mencatat kesempatan itu pernah ada, tetapi dibiarkan lewat.***
