Lampung tidak miskin. Data membuktikannya. Selama satu dekade terakhir, ekonomi Lampung selalu tumbuh. Kemiskinan turun dari kisaran 13 persen pada pertengahan 2010-an menjadi sekitar 10 persen hari ini. Indeks Pembangunan Manusia naik dari sekitar 68 menjadi lebih dari 73. Lampung bekerja, bertahan, dan relatif stabil.
Namun justru di sanalah masalahnya: Lampung berhenti pada stabil.
Dalam sepuluh tahun yang sama, tidak pernah ada lompatan. Pertumbuhan ekonomi Lampung berkisar 4–5 persen, nyaris datar dari tahun ke tahun. Tidak ada fase akselerasi. Tidak ada tahun-tahun emas. Lampung bergerak seperti mesin diesel tua: hidup, berisik, tetapi tidak pernah benar-benar kencang.
Struktur ekonominya menjelaskan semuanya. Lampung masih bertumpu pada sektor primer, pertanian dan komoditas mentah. Nilainya besar, tetapi nilai tambahnya tipis. Hasil bumi keluar, keuntungan utama tinggal di luar. Lampung menanam, daerah lain memanen.
Siapa yang diuntungkan dari kondisi ini?
Jawabannya adalah ekonomi di luar Lampung, yang menikmati hilirisasi provinsi tetangga, yang menyerap tenaga kerja muda Lampung; dan elite lama, yang nyaman dengan ekonomi yang cukup tumbuh tanpa gangguan besar. Bahkan politik ikut diuntungkan lantaran stabilitas mudah dijual, transformasi bisa ditunda.
Lalu, kini muncullah program-program baru. Hilirisasi, kawasan industri, investasi besar sektor infrastruktur, tol, pelabuhan, konektivitas, bahkan jargon “Lampung sebagai gerbang Sumatra”. Semuanya terdengar menjanjikan. Pertanyaannya sederhana, apakah ini cukup untuk membuat Lampung meloncat, bukan sekadar berjalan lebih cepat?
Jawabannya: belum tentu, bahkan cenderung tidak, jika polanya tidak berubah.
Pertama, banyak program masih berorientasi fisik dan konektivitas. Jalan, pelabuhan, kawasan memang penting, tetapi bukan inti. Sebab Infrastruktur hanya mempercepat arus. Pertanyaannya, arus nilai tambah mengalir ke mana? Jika industri pengolahan tetap dangkal dan kepemilikan tetap di luar, Lampung hanya akan menjadi koridor, bukan pusat akumulasi.
Kedua, hilirisasi sering berhenti di level slogan. Tanpa industri pengolahan yang benar-benar menyerap tenaga kerja lokal dengan upah layak. Hilirisasi mesti mengubah bentuk barang hingga mendorong percepatan struktur ekonomi. Lampung butuh pabrik yang menahan nilai tambah itu, bukan sekadar memindahkan lokasi pengemasan atau sekadar menurunkan kadar air.
Ketiga, bonus demografi masih bocor. Selama lapangan kerja bernilai tinggi tidak tumbuh cepat, anak muda Lampung akan tetap pergi. Program apa pun yang tidak menjawab soal ini hanya menunda masalah. Daerah lain terus menikmati tenaga produktif Lampung, sementara daerah asal puas dengan statistik pendidikan yang tak kunjung naik signifikan.
Keempat, fiskal daerah masih defensif. Anggaran lebih banyak menjaga agar tidak jatuh, menahan kemiskinan, menjaga stabilitas daripada mendorong risiko produktif. Padahal lompatan ekonomi selalu lahir dari keputusan yang tidak nyaman mulai dari memilih sektor, mengganggu status quo, dan menerima kegagalan jangka pendek demi keuntungan jangka panjang.
Jadi, mungkinkah program terbaru memberi lompatan signifikan?
Mungkin, tetapi hanya jika Lampung berhenti puas pada “tidak miskin”.
Lompatan hanya terjadi jika Lampung berani mengunci nilai tambah di dalam daerah, menahan tenaga mudanya dengan pekerjaan bermutu, dan mengubah anggaran dari penyangga sosial menjadi mesin produktivitas.
Jika tidak, semua program hanya akan memperindah statistik. Lampung akan tetap aman, tetap stabil, tetap tidak miskin dan tetap tidak pernah kaya.
Sejarah ekonomi daerah menunjukkan satu hal, yakni daerah yang gagal adalah daerah yang terlalu lama nyaman berdiri di tempat. Stabil dianggap berhasil padahal omong kosong. ***
