Angka Naik, Hidup Menyusut
@i-nomics
Lampung dipuji tenang. Inflasi rendah. Fiskal aman. Ekonomi stabil. Namun ketenangan ini bukan tanda kenyang, tetapi lelah.
Inflasi Provinsi Lampung berada di kisaran 1–1,5 persen (year on year). Secara statistik, ini kabar baik. Tapi justru di situlah masalahnya. Inflasi yang terlalu rendah di daerah dengan pendapatan rendah sering kali bukan cermin kesejahteraan, melainkan cermin melemahnya daya beli. Orang tidak menahan belanja karena harga murah, tapi karena uangnya tidak ada.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pengeluaran rumah tangga Lampung masih didominasi kebutuhan dasar: makanan, transportasi, pendidikan. Artinya, sedikit saja kenaikan harga, meski tidak memicu inflasi tinggi, langsung menggerus kehidupan sehari-hari. Statistik boleh tenang, dapur tetap berisik.
Tengoklah Upah Minimum Provinsi Lampung 2025, ditetapkan sekitar Rp2,9 juta per bulan. Angkanya naik, tapi masih berada di papan bawah nasional. Lebih problematis lagi struktur pasar kerja Lampung didominasi sektor informal.
Secara nasional, lebih dari separuh pekerja menerima upah di bawah standar minimum. Lampung, dengan basis pertanian, perdagangan kecil, dan jasa informal, tak mungkin jauh berbeda. Ini menjelaskan bahwa orang bekerja penuh waktu, tapi tetap hidup pas-pasan. Upah stagnan, sementara kebutuhan hidup terus berjalan.
Rata-rata upah riil pekerja Lampung masih berada jauh di bawah standar hidup layak. Kenaikan upah tidak mengejar kenaikan biaya hidup. Akibatnya, setiap tahun terjadi penyusutan kemampuan membeli, bukan peningkatan kesejahteraan. Bukan karena malas bekerja, tapi karena nilai kerja makin murah.
Sementara itu, Lampung adalah produsen setia. Singkong, kopi, lada, sawit, hasil laut. Volume produksi besar, kontribusi terhadap PDRB signifikan, namun sektor-sektor ini didominasi bahan mentah. Nilai tambah terbesar tercipta di luar Lampung. Data struktur PDRB menunjukkan sektor pengolahan masih tertinggal dibanding perdagangan bahan mentah.
Ekonomi Lampung bekerja seperti ban berjalan di pabrik, memindahkan komoditas, bukan membangun kesejahteraan. Petani dan buruh berada di ujung terlemah rantai nilai. Ketika harga naik, keuntungan tak utuh sampai. Ketika harga turun, merekalah yang pertama menanggung.
APBD hadir, tapi lebih sebagai penjaga ketenangan. Belanja rutin dominan, belanja yang mendorong perubahan struktural terbatas. Fiskal dijaga agar tidak bergejolak, namun daya dobrak untuk mengubah struktur ekonomi nyaris tak terlihat. Stabilitas dijadikan tujuan, bukan alat.
Akibatnya, daya beli melemah secara sistemik. Ini bukan krisis yang meledak, melainkan erosi. Pelan, konsisten, dan nyaris tak disadari. Rumah tangga menyesuaikan hidup ke level lebih rendah, mengurangi protein, menunda berobat, menahan biaya sekolah, dan menganggap semua itu normal.
Di sinilah politik ekonomi bekerja paling halus. Ketika kemiskinan tidak datang sebagai bencana, melainkan sebagai kebiasaan, ia jarang diprotes.
Lampung tidak miskin. Angkanya membuktikan itu. Tapi Lampung juga tidak pernah benar-benar kaya, karena struktur ekonominya memastikan mayoritas warganya tak punya cukup ruang untuk naik kelas.
Selama inflasi dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan, sementara upah, nilai tambah, dan daya beli dibiarkan tertinggal, maka statistik akan terus tersenyum, dan rakyat terus menyusut hidupnya.
Angka boleh naik. Tapi bila hidup makin sempit, maka yang sedang kita rawat bukan stabilitas,
melainkan kemiskinan yang sopan.***
