@i-nomics
LAMPUNG Lampung bukan daerah miskin sumber daya. Data BPS menunjukkan lebih dari 27–30 persen PDRB Lampung masih bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, salah satu yang tertinggi di Sumatera. Produksi singkong, padi, kopi, sawit, dan jagung besar. Namun pada saat yang sama, PDRB per kapita Lampung berada di bawah rata-rata Sumatera dan tertinggal jauh dari provinsi berbasis industri.
Ini menegaskan satu masalah mendasar, yakni produksi besar tidak otomatis menciptakan kesejahteraan. Lampung terjebak dalam apa yang dapat disebut ekonomi transit, yakni suatu keadaan daerah ini menghasilkan banyak komoditas, tetapi nilai tambahnya dinikmati daerah lain.
Struktur PDRB Lampung menjelaskan jebakan tersebut. Kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 18–20 persen, dan sebagian besar masih berupa pengolahan dasar bernilai tambah rendah. Dalam ekonomi regional, pola seperti ini hampir selalu berkorelasi dengan upah rendah, pekerjaan musiman, dan kemiskinan yang sulit turun, meskipun volume produksi tinggi.
Singkong menjadi contoh paling terang. Lampung adalah produsen singkong terbesar nasional, berdasarkan Statistik Tanaman Pangan BPS dan Outlook Ubi Kayu Kementerian Pertanian. Namun sebagian besar singkong keluar daerah sebagai bahan mentah atau tapioka konvensional. Padahal produk turunan seperti modified starch, bahan pangan industri, hingga bioethanol memiliki nilai ekonomi 3 hingga 10 kali lipat dibanding singkong segar. Selisih nilai ini tidak pernah tercatat sebagai pendapatan daerah, upah pekerja, atau pajak Lampung.
Pola serupa terjadi pada padi dan sawit. Lampung surplus gabah, tetapi beras premium dan produk turunan justru masuk dari luar daerah. Lampung mengekspor CPO, tetapi mengimpor kembali produk hilirnya. Artinya, Lampung menguasai hulu, tetapi kehilangan kendali atas rantai nilai. Setiap truk komoditas mentah yang keluar Lampung pada dasarnya membawa pergi potensi kesejahteraan.
Masalah ini sering disederhanakan sebagai “Lampung kurang pabrik”. Itu sama sekali tidak tepat, sebab data dan pengalaman menunjukkan masalahnya lebih struktural. Industrialisasi Lampung terlalu berharap pada pabrik besar, sementara industri menengah berbasis komoditas lokal yang justru paling efektif menyerap tenaga kerja tidak menjadi fokus. Hubungan petani dan industri tidak dikunci secara sistemik, sehingga pasokan tidak stabil dan harga mudah jatuh. Di sisi lain, APBD belum difungsikan sebagai alat pengunci rantai nilai, melainkan lebih sebagai instrumen administratif yang berhati-hati.
Akibatnya jelas. Data BPS tentang ketenagakerjaan menunjukkan mayoritas tenaga kerja Lampung berpendidikan menengah ke bawah dan terserap di sektor informal. Tanpa industri pengolahan yang kuat, bonus demografi hanya berputar di pekerjaan berupah rendah dan tidak produktif.
Jika pola ini dibiarkan, Lampung akan terus berada pada posisi paling rentan dalam pembangunan. Menjadi daerah penyangga nasional, tetapi tidak pernah menjadi pusat kemakmuran. Ekonomi penyangga menciptakan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan yang rapuh dan mudah bocor.
Karena itu, Lampung membutuhkan perubahan paradigma. Bukan lagi mengejar volume produksi, melainkan menahan nilai ekonomi di dalam daerah. Penting untuk mengakui Lampung sebagai provinsi Nilai Tambah Minimum, dan untuk selanjutnya memperbaikinya dengan memastikan setiap komoditas unggulan harus melewati ambang pengolahan minimum di Lampung sebelum keluar daerah.
Ini bukan tentang larangan ekspor, melainkan desain insentif, arah APBD, dan keberpihakan kebijakan.
Secara ekonomi, tentu dampaknya signifikan. Pergeseran dari sektor primer ke industri pengolahan akan menaikkan produktivitas tenaga kerja, memperbaiki struktur PDRB, dan memperkuat daya beli desa dari sisi produksi, bukan bantuan. Dalam jangka menengah, basis fiskal daerah juga akan lebih kokoh.
Tanpa perubahan struktur ini, Lampung akan terus tumbuh di atas kertas, tetapi tidak pernah benar-benar naik kelas dalam kehidupan warganya. Ini bukan soal program tahunan. Ini pilihan sejarah pembangunan, apakah Lampung ingin terus menjadi lumbung orang lain, atau mulai berdaulat atas nilai tambahnya sendiri.***
