Masalah utama pengelolaan singkong di Lampung bukan semata teknis produksi atau fluktuasi harga. Masalahnya berakar lebih dalam, yaitu kemiskinan gagasan pembangunan daerah dan ketergantungan berlebihan pada arah kebijakan nasional.
@i-nomics
LAMPUNG kerap diposisikan sebagai lumbung singkong nasional. Produksinya terbesar di Indonesia, lahannya luas, dan basis petaninya kuat. Namun ironisnya, daerah ini justru gagal mengonversi keunggulan tersebut menjadi kesejahteraan. Bukan karena singkong bernilai rendah, melainkan karena cara Lampung mengelolanya sejak awal sudah salah kaprah.
Kesalahan pertama adalah cara pandang. Singkong diperlakukan semata sebagai komoditas produksi, bukan sebagai instrumen transformasi ekonomi. Kebijakan daerah berhenti pada target tanam, panen, dan stabilisasi harga, sementara seluruh proses penciptaan nilai tambah ke tepung tapioka, modified cassava flour, bioetanol, hingga industri turunan, dilepas ke mekanisme pasar atau daerah lain. Inilah yang menjerumuskan Lampung ke dalam jebakan ekonomi transit: barang lewat, nilai tambah pergi.
Secara ekonomi, singkong mentah memang sangat murah. Namun itu ilusi. Harga rendah di tingkat petani bukan cerminan nilai komoditasnya, melainkan bukti kegagalan struktur ekonomi daerah menahan proses hilirisasi. Setiap ton singkong yang keluar dari Lampung dalam bentuk bahan mentah berarti peluang kerja, pajak, dan pendapatan daerah yang ikut hilang. Lampung menanggung beban ekologis dan sosial, sementara keuntungan industri dinikmati di luar wilayah.
Kesalahan kedua lebih struktural, yakni kemiskinan gagasan pembangunan daerah. Lampung terlalu lama menunggu arah kebijakan nasional. Ketika singkong menjadi prioritas pusat, daerah bergerak. Ketika perhatian pusat bergeser, agenda daerah ikut meredup. Tidak ada desain jangka panjang yang dipimpin oleh pemerintah daerah sendiri untuk mengunci rantai nilai singkong di dalam wilayah.
Ketergantungan ini menciptakan paradoks otonomi. Secara administratif Lampung otonom, tetapi secara gagasan, miskin. APBD disusun untuk menyesuaikan program kementerian, bukan untuk membangun ekosistem industri lokal. Akibatnya, industri pengolahan skala menengah tidak tumbuh, kemitraan petani dengan industri lemah, dan petani tetap terperangkap di hulu dengan margin tipis.
Padahal, Lampung memiliki seluruh prasyarat untuk keluar dari jebakan ini. Produksi besar, tenaga kerja melimpah, dan kedekatan dengan pasar nasional. Yang tidak dimiliki adalah keberanian kebijakan untuk menggeser peran Lampung dari sekadar penyangga pangan nasional menjadi pemilik nilai tambah.
Selama singkong hanya dipandang sebagai komoditas murah yang harus segera dijual, Lampung akan terus terjebak dalam stabilitas semu, PDRB tumbuh, tetapi kesejahteraan stagnan. Harga naik-turun diperdebatkan setiap tahun, namun struktur ekonomi tidak pernah disentuh.
Singkong bukan komoditas murah. Yang murah adalah cara berpikir kebijakan yang membiarkannya keluar tanpa strategi. Selama Lampung tidak berhenti menjadi daerah transit dan mulai memproduksi gagasan pembangunan sendiri, singkong akan terus menjadi simbol kegagalan otonomi ekonomi: melimpah di ladang, miskin di dampak.
