NOMICS – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 kembali turun, namun penurunannya menunjukkan pola yang tidak merata antara kota dan desa serta antarwilayah. Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) No. 19/02/Th. XXIX yang dirilis 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin nasional tercatat sebesar 8,25 persen, turun 0,22 poin dibanding Maret 2025 dan 0,32 poin dibanding September 2024.
Secara jumlah, penduduk miskin berkurang menjadi 23,36 juta orang, turun sekitar 490 ribu orang dari Maret 2025 dan 700 ribu orang dari September 2024. Meski tren jangka panjang sejak 2014 menunjukkan penurunan, BPS mencatat bahwa fluktuasi kemiskinan masih sangat dipengaruhi guncangan harga energi dan krisis ekonomi terutama pada Maret 2015 (kenaikan BBM) serta Maret–September 2020 akibat pandemi Covid-19.
Perbaikan terkini tidak berlangsung seragam. Di perdesaan, kemiskinan turun cukup nyata dari 11,03 persen pada Maret 2025 menjadi 10,72 persen pada September 2025, dengan pengurangan sekitar 400 ribu orang miskin (dari 12,58 juta menjadi 12,18 juta). Sebaliknya, di perkotaan penurunan relatif kecil: persentasenya turun dari 6,73 persen menjadi 6,60 persen, dan jumlah miskin berkurang hanya sekitar 90 ribu orang (11,27 juta menjadi 11,18 juta).
Perbedaan ini sejalan dengan kinerja sektor pertanian. BPS mencatat luas panen padi pada September 2025 naik 48,68 persen dibanding Februari 2025, sementara produksi padi meningkat lebih dari 50 persen. Kondisi ini terutama menguntungkan rumah tangga miskin di desa yang bergantung pada pangan dan pertanian, sekaligus menjelaskan mengapa kemiskinan perdesaan turun lebih tajam dibanding perkotaan.
Di sisi lain, tekanan biaya hidup masih terasa kuat, tercermin dari naiknya Garis Kemiskinan nasional menjadi Rp641.443 per kapita per bulan, naik 5,30 persen dibanding Maret 2025 dan 7,76 persen dibanding September 2024. Komponen makanan menyumbang hampir 75 persen dari garis kemiskinan, dengan beras sebagai penyumbang terbesar (21,10 persen di kota dan 24,62 persen di desa), diikuti rokok kretek filter sebagai kontributor kedua terbesar. Untuk komponen non-makanan, perumahan, bensin, dan listrik menjadi beban utama rumah tangga miskin.
Jika dihitung per rumah tangga, rata-rata kebutuhan minimum agar tidak tergolong miskin mencapai Rp3,05 juta per bulan, naik 6,21 persen dibanding Maret 2025. Artinya, meski jumlah miskin berkurang, standar hidup minimum terus meningkat seiring inflasi kebutuhan dasar.
Ketimpangan wilayah tetap mencolok. Secara persentase, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Maluku dan Papua (18,22 persen), sementara terendah di Kalimantan (5,02 persen). Namun dari sisi jumlah absolut, Pulau Jawa tetap menjadi kantong terbesar kemiskinan dengan 12,32 juta orang miskin, jauh melampaui pulau lain karena kepadatan penduduknya.
Perbandingan antarprovinsi juga menunjukkan variasi tajam. DKI Jakarta mencatat kemiskinan terendah sekitar 4 persen, sementara beberapa provinsi Papua masih berada di atas 25 persen, bahkan Papua Pegunungan mencapai lebih dari 27 persen pada September 2025. Lampung, sebagai contoh regional, menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 10,00 persen menjadi 9,66 persen, dengan jumlah miskin berkurang dari 887 ribu menjadi 860 ribu orang.
BPS menilai penurunan kemiskinan dipengaruhi sejumlah faktor: pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2025 sebesar 5,04 persen, peningkatan konsumsi rumah tangga, penyerapan tenaga kerja 1,9 juta orang sepanjang Agustus 2024–Agustus 2025, membaiknya sektor pertanian, serta realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp112,7 triliun hingga akhir September 2025.
Dari sisi kualitas kemiskinan, kondisinya juga sedikit membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun menjadi 1,290, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun menjadi 0,303, menunjukkan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit. Namun, kedua indeks tersebut masih lebih tinggi di perdesaan dibanding perkotaan, menandakan kemiskinan desa tetap lebih dalam dan rentan.
Secara keseluruhan, BPS menyimpulkan bahwa penurunan kemiskinan September 2025 mencerminkan kombinasi pemulihan ekonomi pascapandemi, kinerja pertanian yang membaik, dan peran stabilisasi bantuan sosial, namun tantangan struktural berupa ketimpangan wilayah, mahalnya biaya hidup, serta ketergantungan pada harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kebijakan sosial-ekonomi ke depan.
