Lampung harus kita paksa memilih, terus nyaman menjadi pemasok bahan mentah yang murah, atau berani melompat sebagai kekuatan ekonomi karbon Indonesia.
@i-nomics
Lampung bisa melompat dengan mangrove yang dibayar dunia. Lampung secara ekonomi bisa disangga oleh kelapa yang bisa diolah jadi karbon aktif bernilai tinggi. Tapi Lampung lamban sekali, berpuas diri selama puluhan tahun sebagai lumbung komoditas, penyangga pangan, dan gerbang logistik Sumatra–Jawa. Itu tidak salah, tetapi terlalu kecil untuk ukuran potensinya.
Sebab, di balik label agraris itu, Lampung sesungguhnya duduk di atas aset strategis yang kini paling dicari dunia, yaitu karbon yang kredibel. Di pesisir timur dan barat, mangrove bekerja tanpa tepuk tangan, menyerap emisi, menahan abrasi, dan menjaga perikanan. Nilai itu lama tak dihitung, dan kini mulai berharga. Perdagangan karbon membuka kemungkinan baru. Desa-desa pesisir bisa sejahtera bukan karena menebang, tetapi karena menjaga.
Di pedalaman dan kebun pesisir, kelapa Lampung berdiri seperti mesin ekonomi yang belum disetel maksimal. Batok kelapa, yang sering dianggap limbah, sebenarnya adalah bahan baku karbon aktif premium yang diburu industri global untuk air bersih, farmasi, hingga teknologi hijau. Ironinya, Lampung masih lebih sering mengekspor bahan mentah, sementara nilai terbesar dinikmati di negara lain. Ini bukan nasib, ini pilihan kebijakan, persisnya kepiawaian.
Lampung ditakdirkan beririsan dengan kisah dua karbon Indonesia, karbon alam yang menyelamatkan iklim dunia, dan karbon aktif yang bisa menyelamatkan ekonomi rakyat. Lampung memiliki keduanya sekaligus, bukan sebagai konsep, tetapi sebagai lanskap nyata. Persoalannya, kepemimpinan pembangunan belum sepenuhnya berani membaca peluang itu sebagai strategi utama.
Mungkin Gubernur Mirza bisa, kita tunggu saja.
Dia pasti tahu, jika mangrove tetap diperlakukan sekadar zona konservasi tanpa skema ekonomi karbon yang adil, Lampung akan kehilangan miliaran rupiah potensi pendapatan hijau. Jika kelapa rakyat tetap berakhir sebagai bahan mentah, Lampung akan terus terjebak dalam perang harga rendah tanpa nilai tambah. Dua kesalahan ini, bila dibiarkan, akan menjadikan Lampung penonton di rumah sendiri.
Mirza juga pasti Lampung memiliki daya dukung untuk membangun klaster karbon aktif berbasis kelapa rakyat, dari riset, standardisasi mutu, hingga pabrik modern dekat pelabuhan. Bayangkan, jika itu dikerjakan, kawasan pesisir bisa menjadi etalase kredit karbon berbasis restorasi mangrove dan gambut yang kredibel, transparan, dan berpihak pada masyarakat lokal. BUMD, koperasi, dan swasta dapat bergerak bersama.
Jadi apa lagi yang ditunggu.
Jika Jakarta bicara net zero, Lampung bisa membuktikannya di lapangan. Jika dunia mencari karbon yang adil dan kredibel, Lampung bisa menyediakannya. Jika pasar global butuh karbon aktif berkualitas, Lampung bisa memproduksinya dengan tangan petani sendiri.
Masa depan Lampung bukan memperbesar pola lama, melainkan membalik logika pembangunan: dari mengekstraksi alam menjadi memuliakan alam, dari menjual bahan mentah menjadi membangun nilai tambah; dari pertumbuhan cepat menjadi kesejahteraan berkelanjutan.
Di sinilah pertaruhan itu berada, sekarang, bukan nanti. Satu napas mangrove menjaga pesisir tetap hidup. Satu denyut industri kelapa menggerakkan ekonomi rakyat. Jika Lampung bergerak hari ini, ia bisa menjadi pelopor ekonomi karbon Indonesia. Jika menunda, sejarah hanya akan mencatatnya sebagai provinsi yang menyia-nyiakan peluang emas di depan mata.***
