@i-nomisc
Di Bukit Camang, kebenaran hadir setelah tanah rata. Negara datang ketika excavator sudah bekerja, ketika kontur bukit telah dipangkas, dan ketika deretan rumah elite telah berdiri seperti tembok baru di atas bentang alam yang dulu berfungsi sebagai penyangga air kota.
Penghentian sementara oleh DLH Bandarlampung terdengar tegas. Kata-kata seperti “tidak ada kompromi” dan “kerusakan lingkungan serius” mudah dikutip. Namun ketegasan yang datang setelah bukit digerus adalah “dosa besar” yang harus dibayar.
Ini bukan cerita tentang satu proyek. Ini cerita tentang cara mengelola kota yang mengizinkan kerusakan berjalan dulu, lalu bertindak seolah-olah sedang menyelamatkan sisa-sisanya.
Di Bukit Camang, polanya terlalu familier. Dalih talut. Dalih penataan kawasan. Dalih bantuan infrastruktur. Semua bahasa lembut untuk menutupi praktik keras, meratakan bukit demi properti bernilai tinggi. Tanah dipindahkan, batu dipindahkan, kontur dipindahkan, lalu dipindahkan pula risiko banjir ke permukiman lain.
Kini ketika “banyak rumah sudah berdiri”, pemerintah berada di titik paling nyaman sekaligus paling problematik. Nyaman, karena bisa bersembunyi di balik alasan realistis, rumah tak mungkin dibongkar. Problematis, karena justru di situlah letak kegagalan tata kelola. Pengawasan hadir bukan sebagai pencegah, melainkan sebagai pencatat kerusakan.
Pertanyaan yang lebih tajam bukan lagi apakah izin ada atau tidak. Pertanyaannya, mengapa izin selalu dipersoalkan setelah bukit berubah menjadi dataran?
Jika Amdal bisa dinegosiasikan setelah alat berat masuk, maka Amdal bukan lagi alat perlindungan lingkungan, melainkan sekadar stempel legalitas yang dikejar belakangan.
Bandarlampung menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari sekadar satu kawasan elite. Bukit bukan ornamen kota; ia infrastruktur ekologis. Ketika bukit dipangkas, kota kehilangan kemampuan menahan air, menyerap limpasan, dan menahan longsor. Yang tampak hari ini adalah perumahan mewah; yang akan terasa besok adalah genangan, banjir, dan tanah bergerak.
Warga yang sudah membeli rumah kini menjadi sandera dari sistem yang gagal. Pengembang mendapat keuntungan, pemerintah mendapat kritik, lingkungan mendapat luka, dan warga mendapat risiko.
Karena itu, kasus Bukit Camang seharusnya menjadi momen jujur bagi Bandarlampung:
bukan sekadar menghentikan proyek, tetapi mengakui bahwa model pembangunan berbasis perataan bukit adalah jalan buntu ekologis.
Negara tidak boleh lagi datang setelah bukit hilang. Kota tidak boleh lagi dibangun dengan cara menghapus penyangganya sendiri.
Jika tidak, Bukit Camang akan dikenang bukan sebagai kawasan elite, melainkan sebagai monumen mahal dari cacat administrasi dan dosa merusak alam.
