Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah mempercepat implementasi biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga membuka ruang penghematan anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
Airlangga menyebut kesiapan implementasi sudah matang, termasuk dari sisi distribusi energi oleh Pertamina.
“Pertamina telah siap untuk mengimplementasikan blending, dan ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter,” ujarnya di Seoul, Selasa, 31 Maret 2026.
Ia menegaskan, dampak fiskal dari kebijakan ini cukup signifikan. Dalam waktu enam bulan saja, pemerintah memperkirakan penghematan dari pengurangan impor energi fosil dan subsidi biodiesel bisa mencapai Rp48 triliun.
Selain itu, pemerintah juga optimistis implementasi B50 akan mendorong surplus solar dalam negeri, terutama dengan mulai beroperasinya proyek kilang melalui program Refinery Development Master Plan di Kalimantan Timur.
Untuk memperkuat distribusi yang lebih tepat sasaran, pemerintah juga akan mengatur pembelian BBM melalui sistem barcode MyPertamina dengan batas konsumsi wajar 50 liter per kendaraan, kecuali untuk angkutan umum.
Bagi daerah penghasil dan berbasis perkebunan seperti Lampung, kebijakan ini membawa implikasi ganda. Di satu sisi, peningkatan mandatori biodiesel berpotensi memperkuat permintaan komoditas sawit yang menjadi penopang ekonomi daerah. Namun di sisi lain, manfaat tersebut sangat bergantung pada stabilitas produksi dan kesiapan rantai pasok di tengah tekanan sektor riil yang masih berlangsung.
Dengan kombinasi efisiensi energi, penghematan fiskal, dan dorongan pada sektor komoditas, implementasi B50 menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk menjaga ketahanan energi sekaligus menopang ekonomi domestik di tengah ketidakpastian global.(iwa)
