Pernyataan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti yang menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung 5,58 persen pada Triwulan I-2026 sebagai capaian “yang belum pernah terjadi selama satu dekade terakhir” bukan sekadar kekeliruan redaksional. Ini adalah contoh nyata bagaimana statistik negara bisa tergelincir menjadi alat legitimasi politik.
Kalimat tersebut terdengar ilmiah, tetapi secara substansi menyimpan masalah serius. Tidak presisi, tidak terikat konteks metodologis, dan membuka ruang manipulasi persepsi publik.
Apa yang sebenarnya disampaikan hanyalah fakta terbatas, bahwa pertumbuhan year-on-year (yoy) Triwulan I-2026 sebesar 5,58 persen. Namun dari situ, narasi langsung meloncat menjadi klaim besar “tertinggi dalam 10 tahun terakhir”. Ini bukan lagi penyajian data, ini sudah masuk wilayah framing politik berbasis statistik.
Ini persoalan serius yang justru disampaikan pimpinan lembaga statistik negara yang harusnya independen
Publik tidak pernah diberi batasan bahwa angka itu hanya berlaku untuk Triwulan I, bukan keseluruhan periode ekonomi. Tidak ada penjelasan bahwa secara quarter-to-quarter, ekonomi justru mengalami kontraksi. Tidak ada konteks bahwa ekonomi daerah sangat dipengaruhi faktor musiman, harga komoditas, dan siklus pascapanen.
Yang disajikan ke publik hanyalah satu kesimpulan besar yang terdengar heroik, tetapi secara metodologis rapuh.
Lebih jauh, pernyataan tersebut menciptakan ilusi seolah Lampung sedang mencatat rekor ekonomi satu dekade. Padahal data yang ditampilkan tidak pernah didukung dengan transparansi perbandingan seri lengkap 10 tahun secara terbuka dalam satu kerangka yang konsisten. Ini adalah lompatan logika statistik yang tidak bisa dibenarkan dalam ruang lembaga resmi seperti BPS.
Yang lebih berbahaya, otoritas statistik negara justru ikut masuk ke wilayah narasi “keberhasilan kepemimpinan”. Ketika disebut bahwa pertumbuhan ini terjadi karena leadership kepala daerah, maka BPS secara tidak langsung telah keluar dari fungsi utamanya sebagai lembaga statistik independen.
Ini bukan tugas BPS!
BPS bukan humas pemerintah. BPS bukan juru bicara program politik. BPS bukan penguat citra kepala daerah atau pusat. Begitu lembaga statistik mulai mengemas data menjadi narasi keberhasilan personal atau politik, maka independensinya tidak lagi sekadar dipertanyakan, tetapi sedang terkikis di depan publik.
Kita harus jujur menyebut ini apa adanya. Ini adalah bentuk komunikasi statistik yang buruk, berpotensi misleading, dan berbahaya bagi literasi publik.
Sebab publik tidak membaca angka dalam ruang hampa. Publik membaca melalui narasi yang dibangun otoritas. Dan ketika otoritas statistik ikut bermain dalam retorika “rekor 10 tahun”, maka yang rusak bukan hanya pemahaman, tetapi juga kepercayaan.
Padahal, data 5,58 persen itu sendiri sudah cukup kuat. Tidak perlu dibungkus dengan klaim berlebihan. Justru semakin dipoles menjadi slogan, semakin terlihat bahwa angka tersebut tidak dipercaya untuk berdiri sendiri.
Yang bermasalah bukan pertumbuhan ekonominya. Yang bermasalah adalah cara institusi statistik memperlakukan datanya sendiri.
Dan ketika statistik negara mulai kehilangan disiplin bahasa, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar akurasi, tetapi integritas institusi itu sendiri.(nomics)
