BANDARLAMPUNG – Langkah percepatan irigasi di Provinsi Lampung memasuki fase yang jauh lebih progresif pada 2026. Tak sekadar wacana, data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan pada program Irigasi Perpompaan (Irpom) yang kini diusulkan menembus 1.222 unit, melonjak tajam dibanding realisasi 2024 yang hanya 415 unit.
Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Lampung, Endro Gunawan, menegaskan bahwa akselerasi ini bukan tanpa alasan. Prediksi kemarau yang mulai menguat pada Mei menjadi alarm serius bagi sektor pertanian.
“Intervensi Irpom ini diharapkan mampu menjaga suplai air di titik-titik rawan kekeringan. Di saat yang sama, petani juga didorong mengubah pola tanam, khususnya ke komoditas non-padi di wilayah terdampak,” jelasnya, Sabtu (04/04/2026).
Jika ditarik secara komparatif, peningkatan Irpom di Lampung tergolong ekstrem. Pada 2024 sebanyak 415 unit melonjak menjadi 1.222 unit pada 2026. Artinya, terjadi kenaikan hampir tiga kali lipat hanya dalam kurun dua tahun. Ini mengindikasikan perubahan pendekatan dari sekadar program bantuan menjadi strategi mitigasi krisis air secara masif.
Tak hanya Irpom, irigasi perpipaan juga ikut meningkat, pada 2024 sebanyak 12 unit, melonjak menjadi 95 unit pada 2026.
Sementara program konservasi air yang sebelumnya nyaris tidak terlihat, mulai muncul dengan alokasi 110 unit pada 2026, menandakan pendekatan yang lebih komprehensif tidak hanya suplai, tapi juga keberlanjutan sumber air.
Distribusi Irpom 2026 menunjukkan fokus pada wilayah sentra produksi sekaligus daerah rawan kekeringan, seperti Lampung Timur (247 unit), Way Kanan (209 unit), Lampung Tengah (187 unit) dan Lampung Selatan (186 unit).
Wilayah-wilayah ini selama ini dikenal sebagai lumbung pangan, namun juga rentan terhadap fluktuasi air. Dengan intervensi besar ini, pemerintah tampak ingin mengunci stabilitas produksi di titik paling krusial.
Di balik angka besar tersebut, proses Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) menjadi fondasi utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira menegaskan bahwa validasi ini bukan sekadar administratif.
“CPCL memastikan bantuan tepat sasaran, baik petani maupun lahannya. Ini penting agar pompa yang diberikan benar-benar beroperasi efektif dan meningkatkan indeks pertanaman,” ujarnya.
Saat ini, proses verifikasi CPCL masih berlangsung dan ditargetkan mencapai 100 persen dalam waktu dekat. Tanpa validasi ini, risiko bantuan tidak optimal sangat besar.
Arah Baru: Dari Responsif ke Antisipatif
Jika dibanding dua tahun sebelumnya, pola kebijakan kini berubah drastis. Dulu cenderung reaktif terhadap kekeringan, kini menjadi antisipatif dan terukur berbasis data.
Lonjakan anggaran dan volume program menunjukkan bahwa Lampung sedang menghadapi risiko iklim secara serius, menjaga stabilitas produksi pangan serta mendorong peningkatan indeks pertanaman.
Dengan skala intervensi yang ada, Irpom 2026 bukan lagi sekadar program bantuan, melainkan instrumen utama dalam menjaga daya tahan sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim.
