Di tengah keluhan jalan rusak dan citra daerah yang masih dipertanyakan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memilih turun langsung ke komunitas. Bukan di ruang rapat, melainkan di antara ratusan pengendara motor dan pengemudi ojek online, ia membicarakan dua hal yang saling terkait, infrastruktur dan persepsi.
Minggu pagi (12/04/2026) di kawasan PKOR Way Halim, suasana “Jabat Tangan Ride” terasa lebih dari sekadar sunmori. Deru mesin, obrolan santai, dan kopi yang mengalir menjadi latar bagi percakapan yang justru serius: tentang jalan yang rusak, ekonomi yang bergerak, dan citra Lampung yang ingin diubah.
Di ruang informal itu, Gubernur yang akrab disapa Iyay Mirza tidak menghindari isu paling sensitif. Ia memulai dari hal yang paling dekat dengan para peserta, yaitu jalan.
Dari total sekitar 1.700 kilometer jalan provinsi, terdapat 300 hingga 380 kilometer yang masuk prioritas perbaikan. Targetnya jelas, menuntaskan titik-titik jalan berlubang hingga 2029 agar tidak lagi menjadi sumber gangguan mobilitas.
Tentu saja itu tidak instan, karena persoalannya tidak sesederhana memperbaiki aspal.
“Yang juga harus kita ubah adalah persepsi,” ujarnya.
Bagi Mirza, jalan rusak dan citra daerah adalah dua hal yang saling mengunci. Infrastruktur yang buruk memperkuat kesan negatif, sementara persepsi tidak aman membuat orang enggan datang, bahkan ketika perbaikan mulai dilakukan.
Di sinilah komunitas mengambil peran yang tidak selalu disadari. Para pengemudi ojek online dan komunitas motor, yang setiap hari bertemu pendatang, pada dasarnya adalah “wajah pertama” Lampung. Dari percakapan singkat di atas motor, citra sebuah daerah bisa terbentuk atau runtuh.
Narasi itu menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan data. Pemerintah Provinsi Lampung mencatat kunjungan wisatawan pada 2025 mencapai sekitar 25 juta orang, angka yang menunjukkan potensi besar, tetapi sekaligus menuntut kesiapan infrastruktur dan rasa aman yang konsisten.
Di sisi lain, cerita tentang jalan berkelindan dengan dinamika ekonomi. Tahun 2025 menjadi momentum ketika harga komoditas seperti padi, jagung, dan singkong mendorong daya beli masyarakat. Indikator kasarnya terlihat dari peningkatan penjualan kendaraan bermotor yang mencapai 20–30 persen di awal tahun.
Bersandar pada logika, itu tanda bahwa fiskal bekerja. Ketika ekonomi tumbuh, penerimaan meningkat. Dan dari situlah pemerintah membiayai kembali pembangunan, termasuk perbaikan jalan pada 2026.
Namun pertanyaan besarnya tidak berhenti pada ketersediaan anggaran.
Seberapa efektif belanja infrastruktur itu diterjemahkan menjadi dampak nyata?
Pengalaman selama ini menunjukkan, jalan yang diperbaiki tanpa pengendalian kendaraan overloading dan tanpa sistem drainase yang baik, hanya akan kembali rusak dalam waktu singkat. Siklus lama, dibangun, rusak, diperbaiki lagi, berulang dan menyerap anggaran tanpa hasil jangka panjang.
Pemerintah sendiri mengakui tiga akar masih menjadi masalah utama, yaitu drainase buruk, muatan berlebih, dan kualitas konstruksi. Karena itu, selain pembangunan, penekanan juga diarahkan pada pengawasan mutu dan perawatan berkelanjutan.
Namun, pagi itu, diskusi tidak hanya berhenti pada jalan dan ekonomi.
Isu kesehatan ikut mengemuka, terutama soal meningkatnya angka HIV/AIDS di Bandarlampung. Mirza memilih menjelaskan dengan pendekatan yang lebih terbuka lantaran lonjakan angka bukan semata peningkatan kasus, tetapi hasil dari pelacakan yang lebih masif. Mirip dengan strategi saat pandemi.
“Semakin banyak ditemukan, semakin cepat bisa dicegah,” ujarnya.
Pendekatan ini menempatkan data bukan sebagai ancaman citra, melainkan alat untuk membangun kewaspadaan publik.
Sementara itu, dari sisi legislatif, Anggota Komisi V DPRD Lampung Puji Sartono menegaskan bahwa arah pembangunan juga mulai bergeser ke penguatan sumber daya manusia. Program “Sekolah Rakyat”, pembangunan rumah sakit di wilayah terpencil seperti Pesisir Barat, hingga pelatihan vokasi menjadi bagian dari strategi jangka panjang.
Petani tidak lagi hanya didorong untuk produksi, tetapi juga dilatih menjadi mekanik alat pertanian. Lulusan SMA/SMK diarahkan memiliki keterampilan profesional agar mampu bersaing di pasar kerja, termasuk di luar negeri.
Menjelang akhir acara, suasana kembali cair. Tidak ada panggung tinggi, tidak ada sekat formal.
Gubernur hanya menitipkan satu hal. Keramahan.
Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar sederhana. Namun dalam konteks pariwisata dan persepsi daerah, menjadi elemen yang tidak tergantikan. Jalan bisa diperbaiki, program bisa dijalankan, tetapi kesan tentang sebuah daerah sering kali ditentukan oleh interaksi paling kecil, seperti sapaan, bantuan, atau cerita singkat di perjalanan.
Di atas motor, di persimpangan jalan, atau saat mengantar penumpang, di sanalah Lampung sebenarnya sedang dinilai.
Dan mungkin, dari ruang sederhana seperti ini, sebuah pelajaran muncul, bahwa pembangunan tidak selalu dimulai dari proyek besar, tetapi dari percakapan yang jujur, di tempat di mana masyarakat benar-benar berada.
Kinni yang dipertaruhkan Lampung bukan hanya jalan yang mulus, tetapi kepercayaan bahwa perubahan itu benar-benar sedang berjalan.(iwa)
