BANDARLAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mulai memasuki fase baru pengelolaan kehutanan di tengah menguatnya tren ekonomi hijau dan perdagangan karbon global. Bersama Kementerian Kehutanan dan Otoritas Jasa Keuangan, Lampung kini disiapkan sebagai proyek percontohan nasional pengembangan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) berbasis perhutanan sosial.
Langkah itu dinilai strategis karena sektor kehutanan kini tidak lagi dipandang semata sebagai kawasan konservasi, tetapi mulai menjadi aset ekonomi hijau melalui kemampuan menyerap emisi karbon.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan dunia saat ini bergerak menuju ekonomi rendah karbon, di mana negara-negara mulai menghitung emisi dan membangun sistem perdagangan karbon sebagai bagian dari agenda perubahan iklim.
“Kami ingin Lampung menjadi salah satu contoh bagaimana sektor kehutanan dapat menjadi titik temu antara agenda lingkungan, agenda ekonomi, dan agenda sosial,” ujar Marindo saat membuka FGD Pembiayaan Karbon Sektor Kehutanan di Hotel Grand Mercure Bandarlampung, Kamis (7/5/2026).
Menurut dia, Lampung memiliki modal ekologis besar berupa kawasan hutan lindung, konservasi, dan perhutanan sosial dengan keanekaragaman hayati tinggi. Tantangannya kini bukan hanya menjaga hutan, tetapi membangun tata kelola yang mampu menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Namun, pengembangan proyek karbon juga menghadapi tantangan besar, mulai dari kebutuhan pengukuran emisi yang kredibel, verifikasi, kepastian regulasi, hingga akses pembiayaan awal.
“Tanpa tata kelola yang kuat, proyek karbon berisiko berhenti sebagai jargon hijau tanpa dampak ekonomi nyata,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah menilai dukungan sektor jasa keuangan menjadi faktor penting agar proyek karbon kehutanan di Lampung dapat berkembang menjadi ekosistem ekonomi hijau yang bankable dan berkelanjutan.
Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan penetapan Lampung sebagai proyek percontohan nasional NEK Perhutanan Sosial menjadi bagian dari upaya membangun model pertumbuhan ekonomi baru berbasis keberlanjutan.
“FGD ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembiayaan ekonomi karbon yang kredibel, bankable, dan dapat diimplementasikan,” ujar Agus.
Jika berhasil, Lampung tidak hanya menjadi daerah penghasil sumber daya alam, tetapi juga dapat berkembang sebagai laboratorium ekonomi hijau nasional.(iwa)
